“Pertemuan dilakukan sebenarnya secara tertutup, dibahas tentang pembangunan beberapa monumen yang berkaitan dengan Bung Karno. Pak Ridwan Kamil telah menggelorakan bagaimana perjuangan Bung Karno di Kota Bandung melalui pembentukan PNI pada 4 Juli 1927, kemudian monumen ketika Bung Karno ditahan di penjara di Banceuy,” kata Hasto di sela-sela kegiatan Senam Sicita di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9/2023).
Menurut Hasto, RK juga membuat sejumlah monumen bersejarah di Sukamiskin dengan sangat baik. Begitu juga dengan area pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika.
“Kami memberikan apresiasi tentu saja atas suatu program untuk membangun kesadaran terhadap Jas Merah atas perjuangan Bung Karno sebagai Proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia,” ungkap Hasto.
Politisi asal Yogyakarta itu juga menjawab pertanyaan awak media apakah RK masuk dalam bursa Cawapres pendamping Ganjar Pranowo.
Menurut Hasto, keputusan itu merupakan kewenangan ketua umum partai politik pendukung Ganjar, yaitu PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo.
Di sisi lain, kata Hasto, Megawati juga akan berdiskusi dengan Presiden Jokowi untuk membahas siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo.
Sementara itu, Mahfud MD juga sempat bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Mahfud mengatakan sejak dirinya masih di BPIP sering bertemu dengan Megawati.
"Ya saya sering ketemu bu Megawati. Sejak zaman BPIP saya bersama bu Megawati hampir setiap saat ya. Saya kan alumni BPIP, sering ketemu bu Megawati. Baru-baru ini dalam waktu belum lama ini juga bertemu itu agak lama," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (11/9/2023).
Hanya saja kata Mahfud dalam pertemuannya dengan Megawati, dirinya tidak membicarakan masalah Pilpres.
Mahfud mengatakan Pilpres bukan merupakan domainnya sekarang ini.
"Tapi kami gak bicara soal Pilpres, lah. Karena saya tahu itu bukan domain saya. Bu Megawati lebih tahu semuanya tentang setiap orang. Jadi kita gak bicara itu, menghormati aja," katanya.
Mahfud mengatakan persoalan Pilpres merupakan masalah partai politik.
Megawati dan PDIP, kata Mahfud, sudah memiliki mekanisme tersendiri untuk mengambil keputusan di Pilpres 2024.
"Kita engga bicara Pilpres karena saya menghormati Bu Megawati untuk menentukan sesuai dengan kapasitas beliau yang saya yakini sudah engga perlu masukan-masukan dari orang luar. Sudah ada mekanisme internalnya maksud saya di PDIP," katanya.