TRIBUNSOLO.COM - Nasib Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) hingga kini masih belum jelas.

Terkait hal tersebut, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengaku sudah memberi tawaran ke Gibran untuk bergabung menjadi kader PSI. 

Baca juga: ALASAN PDIP Solo Kirim Surat ke Gibran Minta Mundur : Permintaan Bertemu FX Rudy Tak Ditanggapi

"Sudah (mengajak ke PSI)," ujar Kaesang di Jakarta, Kamis (2/11/2023) dikutip dari Kompas.

Terkait tawaran tersebut, Kaesang mengatakan jika tak ada penolakan dari Gibran soal tawaran itu. 

Tetapi, di sisi lain Gibran juga tak juga memberikan kejelasan soal langkah politiknya sampai saat ini.

"Pak Wali kan jawabannya gitu (ditanya), ’Mas mau enggak?’ Mas Wali jawabannya cuma, 'Ya'. Sudah cuma gitu," kata Kaesang.

Terbaru, kini status Gibran sebagai kader PDIP ada kemungkinan bakal dilepas usai mendapatkan surat dari DPC PDIP Solo untuk pengunduran diri dari partai dan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).

DPC PDIP Solo Kirim Surat ke Gibran, Minta Ajukan Pengunduran Diri & Kembalikan KTA

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Solo mengirimkan surat permohonan kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo serta Teguh Prakosa itu berisi dua permohonan yang ditujukan untuk Gibran.

Surat tersebut dikirimkan FX Rudy melalui Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa pada Selasa (31/10/2023) lalu.

Surat dikirim usai permintaan FX Rudy untuk bertemu dengan Gibran selama ini belum juga terwujud.

"Surat tanya Pak Teguh (Wawali Solo). Sudah disampaikan," kata FX Rudy dihubungi wartawan, Kamis (2/11/2023).

Baca juga: BREAKING NEWS : DPC PDIP Solo Kirim Surat ke Gibran, Minta Ajukan Pengunduran Diri & Kembalikan KTA

Surat tersebut diakui FX Rudy bertujuan agar ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dituding bermain dua kepentingan.

"Isinya mengimbau menyarankan saja untuk mengajak agar Mbak Mega tidak dituduh berdiri di dua kepentingan dan Pak Jokowi tidak diisukan berdiri di dua kepentingan itu aja isinya," sambungnya.