Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Kantor DPC PDIP Kota Solo, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Solo didatangi personel kepolisian dengan mengenakan seragam, Rabu (8/11/2023). 

Kedatangan personel kepolisian ke kantor PDIP Solo dikonfirmasi Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo. 

Menurut FX Rudy, kedatangan tersebut merupakan hal yang tidak wajar.

"Apa pun yang dilakukan oleh aparatur negara atau ASN ada kegiatan mampir di DPC itu kan hal yang nggak wajar," ucap dia di kediamannya, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo. 

"Itu membentuk opini masyarakat menilai ada intervensi dari aparatur negara," imbuhnya.

Baca juga: Tak Lama Usai Dipanggil PDIP, Bobby Nasution Pimpin Deklarasi Ribuan Pengusaha Dukung Prabowo-Gibran

FX Rudy menjelaskan pihaknya merasa terintimidasi dengan datangnya personel kepolisian di kantornya tersebut.

"Saya memberikan gambaran inilah bentuk intimidasi dan intervensi pada partai politik," ucap dia.

"Padahal tugasnya tidak di situ. Kecuali kalau itu rumah judi, penjual minuman alkohol, pembuat narkoba silakan disatroni," imbuhnya.

FX Rudy berharap pihak kepolisian untuk tetap netral menjelang Pemilu 2024. 

Baca juga: Gibran Menyeberang Jadi Cawapres Prabowo, PDIP Solo Sebut Tidak Terpancing Pengerahan Massa

"Untuk itu saya sangat mengimbau kepada aparatur negara TNI Polri dan ASN bertindak netral," terang dia.

"Saya selalu sampaikan Babinsa membantu polisi keamanan dan ketertiban masyarakat di masing-masing kelurahan," tambahnya.

FX Rudy merasa kegiatan yang dilakukan Kapolresta Solo ini tidak wajar.

Ia sendiri mengaku belum menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian.

"Sehingga kalau DPC saja sudah didatangi polisi orang akan menilai ini bentuk intervensi intimidasi supaya orang takut ke DPC. Ini kan nggak bener," ujar dia.

"Entah itu maunya sendiri atau disuruh saya tidak tahu. Tapi itu dinilai oleh kader partai hal yang disayangkan," tambahnya.

Terjadi Juga di Pasuruan

Hal serupa juga terjadi di Kota Pasuruan, Jawa Timur. 

Kantor DPC PDIP Pasuruan tiba-tiba didatangi beberapa anggota kepolisian dari Kepolisian Resor Pasuruan Kota pada Kamis (2/11/2023).

Sekretaris DPC PDIP Kota Pasuruan, Teddy Armanto mengatakan, ada empat anggota kepolisian yang datang ke kantornya saat itu.

Pihaknya menyebut kedatangan anggota kepolisian itu tanpa izin.

"Kami menyayangkan karena anggota kepolisian itu tidak kulo nuwun (izin) saat mendatangi kantor kami," ungkapnya melalui sambungan telepon, Senin (6/11/2023) dikutip dari Kompas.com

Teddy mengatakan, saat anggota kepolisian itu datang, di kantor DPC PDI-P Kota Pasuruan ada petugas sekretariat dan dirinya.

"Petugas sekretariat kami sempat kaget dan takut saat anggota kepolisian itu datang, karena belum pernah ada sebelumnya," jelasnya.

Baca juga: PDIP Solo Sebut Tak Ada Pengerahan Massa Terkait Putusan MKMK, Fokus Ganjar-Mahfud

Anggota kepolisian itu bertanya kepada petugas sekretariat itu, mulai dari alamat asal hingga seputar kegiatan di kantor partai berlambang banteng itu.

"Tidak ada intimidasi atau apa pun. Hanya bertanya seputar nama, alamat dan kegiatan yang ada di kantor kami," terangnya.

"Hanya saja, kami merasa kecewa karena kedatangan mereka tidak kulo nuwun, serta tidak dibekali surat tugas," imbuhnya.

Adapun Plt Kasi Humas Polres Pasuruan Kota, Aipda Junaidi mengatakan, kedatangan anggota polisi ke kantor DPC PDI-P Kota Pasuruan dalam rangka operasi Mantap Brata.

Operasi itu dilaksanakan untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 yang digelar selama 222 hari.

"Tidak hanya di Pasuruan Kota, operasi itu digelar di seluruh Indonesia atas perintah Mabes Polri," ungkapnya melalui sambungan telepon, Senin (6/11/2023).

Baca juga: Fraksi PDIP Solo Bantah Kabar Kerahkan Massa Tolak Prabowo-Gibran Pasca Putusan MKMK

Dalam kegiatan operasi itu, kepolisian memang melakukan patroli ke seluruh kantor partai untuk tujuan pengamanan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

"Patroli itu kita lakukan ke seluruh kantor partai untuk tujuan pengamanan. Selain di kantor DPC PDI-P Kota Pasuruan, kami juga patroli ke kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Pasuruan dan Golkar. Mereka tidak ada masalah dengan kedatangan anggota kami," terangnya.

Terkait dengan tidak adanya surat tugas sebagaimana disebut Teddy Armanto, Junaidi menepis hal itu.

Menurutnya, surat tugas itu ada, namun saat itu kemungkinan surat itu dibawa oleh komandan regu.

"Surat tugas sudah kita buat, dan setiap anggota melekat dengan surat itu. Namun kemungkinan saat itu dibawa oleh komandan regunya," terangnya.

Berkaitan dengan tingkat kerawanan dalam Pemilu 2024, Junaidi menegaskan Kota Pasuruan relatif aman.

Hanya saja, patroli itu dilakukan untuk menjaga keamanan serta pengayoman.

"Dikhawatirkan tiba-tiba terjadi seperti pada pemilihan kepala desa (Pilkades) lalu, yang tiba-tiba salah satu calon dan panitia pelaksana dilempari bondet. Tentu kami tidak ingin peristiwa itu terulang kembali pada rangkaian Pemilu 2024 ini," pungkasnya.

(*)