TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang dianggap telah menistakan salat tidak dibesar-besarkan.
Oleh karena itu, MUI mengimbau agar tak ada politisasi dalam pernyataan Zulkifli Hasan (Zulhas) tersebut.
Alasannya, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar meyakini Zulhas hanya bercanda.
Baca juga: Jelang Debat Cawapres, Jokowi Tak Beri Wejangan Khusus untuk Gibran : Ndak Pernah Ketemu
Melansir Tribunnews.com, Anwar menerangkan bahwa saat ini sedang berlangsung masa Pilpres 2024.
Karenanya banyak hal yang dihubung-hubungkan dengan politik dan membuat suasana memanas.
Sementara soal pernyataan Zulhas yang menyinggung kata Amin di penghujung bacaan surat Al-Fatihah dan jari saat tahiyat punya konteks candaan.
MUI tak ingin pernyataan Zulkifli Hasan itu membuat gaduh di masa-masa Pilpres 2024.
Baca juga: Nobar Debat Cawapres Solo: Tim Prabowo-Gibran di Kantor Manahan, Tim Ganjar-Mahfud di Posko RM Said
Kepada para capres-cawapres, MUI meminta para peserte Pilpres 2024 agar berhati-hati untuk bercanda soal agama.
"Nah karena ini nuansanya politik sehingga akhirnya jadi ramai. Akhirnya ramai. Tetapi saya berharap bahwa kita ini berhati-hati," kata Anwar dalam keterangannya, Kamis (21/12/2023).
MUI kata Anwar, mengambil posisi memberi nasihat kepada para kiai, ulama, politisi maupun capres - cawapres untuk berhati - hati menggunakan diksi agama.
Ia juga mengimbau seluruh rakyat Indonesia menjaga persatuan di tahun politik 2024 ini.
Baca juga: Debat Cawapres Malam Ini, KPU Karanganyar Gelar Nobar: Undang Pengurus Parpol hingga Tim Paslon
Dia berpesan untuk menghindari adanya perpecahan selama Pemilu.
"Jadi MUI mengambil posisi memberi nasehat kepada para kiai, ulama, politisi juga kepada calon-calon presiden, cawapres untuk berhati-hati dalam menggunakan diksi-diksi agama," kata dia.
MUI mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi pernyataan Zulkifli Hasan yang dianggap menistakan salat.
"Rakyat juga kita nasehati supaya tidak terprovokasi ke hal-hal yang tidak menguntungkan. Kita tetap pemilu damai, aman. Bahwa ada perbedaan pilihan, ya itu bagian dinamika demokrasi tapi tidak berarti membawa akibat hancurnya Indonesia," lanjutnya.