Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Bupati Klaten Sri Mulyani sampaikan penjelasannya tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun 2024 dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Tahun 2025.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh Bupati Klaten, Sri Mulyani, di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Klaten) Klaten saat rapat Paripurna DPRD Klaten, pada Jumat (12/7/2024).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo serta dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Klaten, Bupati, selain itu juga hadir perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Klaten.

Baca juga: Tok! 7 Fraksi DPRD Klaten Setujui 4 Raperda menjadi Perda dengan Sejumlah Catatan

Mengawali sambutannya, Bupati Sri Mulyani mengapresiasi seluruh anggota DPRD Kabupaten Klaten yang selama ini memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal membangun daerah.

Ia menambahkan, sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif perlu ditingkatkan agar pembangunan dan program prioritas daerah dapat segera diselesaikan atau dituntaskan.

"Kerja sama, sinergitas ini perlu kita tingkatkan bersama untuk bersama-sama membangun Kabupaten Klaten semakin maju. Program-program pembangunan dan prioritas pun perlu kita dorong agar segera tuntas,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa saat ini terdapat perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi tehadap pelaksanaan APBD tahun 2024.

Baca juga: SAH! Gerindra Resmi Bergabung dalam Koalisi PDIP dan PKS di Pilkada Klaten 2024

Pihaknya melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi yang tertuang dalam nota kesepakatan, antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan DPRD Klaten, tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 yang meliputi, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan tersebut dan kemudian dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

“Saat ini ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan APBD."

"Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu melakukan penyesuaian. Pemerintah pusat pun juga mengarahkan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan sesuai dengan prioritasnya," jelasnya.

Baca juga: Bupati Klaten Sri Mulyani Bakal Kunjungi Keluarga Mendiang Fajar Nugroho, Ketua OSIS SMAN 1 Cawas

"Maka, lembaga legislatif dimohon untuk bekerja sama untuk bersama menyelaraskan kebijakan daerah ini dengan instruksi dari pusat,” paparnya.

Disamping itu, dengan berakhirnya pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten tahun anggaran 2023 ada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

Sementara itu, untuk penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025, memedomani hasil capaian pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.

Termasuk memperhatikan isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten.

“Kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan kemandirian daerah didukung penguatan daya saing ekonomi lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik,” lanjutnya.

Baca juga: Bertemu Bupati Klaten Jateng Sri Mulyani, Air Mata Ibunda Fajar Ketua Osis yang Meninggal Menetes

Perwujudan kemandirian daerah diukur dengan sasaran pengoptimalan sektor unggulan, dalam pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya investasi daerah.

Ada pun tujuan disusunnya kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025, yakni menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro tahun sebelumnya.

"Menjadi proyeksi sebagai dasar dalam menyusun APBD tahun 2025,"

"Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman dalam penetapan besaran APBD tahun 2025," imbuhnya.

Baca juga: Program Susu Gratis Diuji Coba Pertama Kali di Banyumas Jateng, Sebelum Prabowo-Gibran Dilantik

"Yang terakhir memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah," pungkasnya.

Sementara itu, ditemuin pada kesempatan yang sama Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengungkapkan setelah rapat paripurna akan dilakukan pembahasan terhadap dua hal tersebut.

Nantinya dari masing-masing komisi akan bertemu dengan OPD terkait.

“Kemudian dari situ akan digodok dalam Badan Anggaran (Banggar)."

"Pada rapat paripurna juga ada perubahan jadwal Badan Musyawarah (Bamus). Ada beberapa yang mundur, tapi masih sesuai jadwal untuk selesai di Agustus,” papar Hamenang. (*/adv)