Kasus UD Pramono Boyolali

Mediasi UD Pramono Deadlock, Sekda Boyolali Minta Pemerintah Pertimbangkan Program Minum Susu Gratis

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Aktivitas setor kirim susu di UD Pramono di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kamis (31/10/2024)

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Upaya mediasi yang dilakukan Ombudsman atas permasalahan pajak UD Pramono berjalan buntu. 

UD Pramono dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) berpegang teguh pedomannya masing-masing. 

Dalam mediasi itu UD Pramono didampingi Pemkab Boyolali yang merupakan utusan Tim Koordinasi penanganan masalah penyerapan susu lokal Boyolali. 

Sekda Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani mengaku mediasi itu digelar Kamis kemarin, (28/11/2024). 

"Kesimpulannya adalah, sama-sama semuanya dalam posisi belum ada keputusan. Jadi kesepakatan yang tidak sepakat (DJP tidak bisa membuka blokir karena permasalahan pajak. UD Pramono keberatan membayar pajak sebesar Rp 671 juta)," kata Wiwis, Jumat (29/11/2024). 

Wiwis mengatakan DJP memiliki dasara dalam menetapkan pajak sebesar Rp 671 juta ini. 

Apalagi, pemeriksaan pajak pada 2019 itu juga sudah inkrah. 

Sehingga DJP tak mungkin membuka blokir dalam penagihan aktif ini. 

Baca juga: 10 Hari Setelah Didatangi Menko Bidang Pangan Zulhas, Masalah Pajak UD Pramono Boyolali Kian Rumit

"Nanti yang kena masalah gantian di Pajak," ujarnya. 

Penjelasan itupun belum bisa diterima oleh UD Pramono. 

Pramono pun meminta perhitungan ketetapan pajak Rp 671 juta direview kembali. 

Pramono, pemilik UD Pramono (TRIBUNSOLO.COM/Tri Widodo)

UD Pramono hanya mampu membayar pajak sebesar Rp 50 juta. 

Karena menemui jalan buntu, akhirnya disepakati masing-masing pihak menuangkan argumentasinya dalam berita acara. 

"Jadi semuanya masih gantung. Karena semuanya prinsip masing-masing," katanya. 

Meski begitu, Pemprov Provinsi dan Pemkab Boyolali tetap berharap masalah pemblokiran ini bisa segera selesai. 

Masalah Pajak di UD Pramono bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik.

Sebagai pertimbangannya, kerberlanjutan usaha dan pemberdayaan masyarakat khususnya peternakan sapi perah. 

Selain itu juga untuk mengamankan visi misi bupati Boyolali sebagai kota Susu, lumbung pangan nasional.

Susu ini juga selaras dengan program asta cita presiden RI Prabowo. 

"Kenapa ini saya tekankan, Boyolali itu lumbung susu, lumbung pangan. Asta Cita Prabowo adalah program makan bergizi, minum susu gratis. Kenapa ini tidak menjadikan satu kelonggaran," tambahnya. 

Apalagi, Pramono tak hanya fokus pada pengepul susu, tapi juga menjaga kesejahteraan 1.300 peternak. 

Berita Terkini