Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari
TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Presiden Prabowo telah meresmikan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara serentak pada Senin (21/7/2025).
Meski sudah diresmikan, masih banyak KDMP di Kabupaten Sragen yang belum memiliki unit usaha.
Per Juli 2025, baru 70 persen dari 208 KDMP di Kabupaten Sragen yang memiliki kantor.
Selain itu, yang baru memiliki unit usaha sembako baru 2 persen, atau baru ada 5 desa.
Sementara itu, belum ada KDMP yang membuka usaha apotek dan klinik, dan baru 4 desa yang memiliki unit usaha simpan pinjam.
Sementara, ada 2 desa yang memiliki unit usaha lainnya untuk operasional KDMP.
Lalu, baru ada 3 KDMP yang telah memiliki gudang, dan 2 KDMP yang sudah memiliki kendaraan logistik.
Bupati Sragen, Sigit Pamungkas mengatakan soal pembentukan unit usaha akan dilakukan bertahap setelah diresmikan.
"Itu kan memang sekarang ini ada tahap pembentukan badan usaha, kelembagaan, nanti ada tahap yang namanya pelatihan, pelatihan dari badan koperasi, baru bisnisnya itu jalan," katanya kepada TribunSolo.com.
Baca juga: Koperasi Merah Putih Bermain di Bidang Ritel, Pengamat Pandang Bisa Matikan Ritel Kecil Lain
"Jadi, ada tahap-tahap yang harus dikonsolidasikan sampai koperasi itu jalan," tambahnya.
Sigit menyebut jenis unit usaha apa yang akan dijalankan, sudah ditentukan oleh masing-masing KDMP.
"Dari situlah kemudian mereka harus terhubung dengan mata rantai besar dari bisnis itu, di Kabupaten Sragen sudah menginisiasi forum 4 bisnis, itu bagian dari menghubungkan koperasi dengan mata rantai besar," jelasnya.
"Kita sudah menghubungkan dengan Pupuk Indonesia, dengan Pertaina, dengan Bulog, lalu juga dengan perbankan, jadi kita sudah melakukan bagaimana koperasi membangun mata rantai bisnis," sambung Sigit.
Sigit menyebut Pemkab Sragen akan mendampingi dan membantu KDMP yang akan membuat NPWP, badan usaha, hingga nomor induk berusaha.
"Itu semua difasilitasi Pemda Kabupaten Sragen dalam kepengurusannya, proses membutuhkan beberapa kelengkapan dokumen, selain dokumen badan usaha itu, jadi intinya Pemda mensupport itu semua," pungkasnya.
Waspada Matikan Usaha Kecil
Kebanyakan Koperasi Merah Putih yang mendirikan usaha ritel menimbulkan kekhawatiran hal ini akan bersaing dengan ritel lain yang sudah ada.
Pakar Ekonomi Pembangunan UNS, Lukman Hakim mengungkapkan jika koperasi ini menawarkan harga yang jauh lebih murah, maka akan mematikan bisnis ritel lain.
“Harusnya mempertimbangkan banyak aspek. Bisa jadi bersaing ritel yang sudah ada. Saya rasa bisa jadi mematikan ritel yang ada hari ini,” jelasnya.
Sementara itu, ritel-ritel kecil milik warga lokal saat ini sudah tertekan dengan banyaknya ritel-ritel besar.
“Kemungkinan besar bersaing dengan ritel yang ada di masyarakat. Sementara ritel yang ada sudah ditekan ritel yang besar seperti Indomaret, Alfamart, ada juga warung madura,” tuturnya.
Dari 54 kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Merah Putih, baru 2 kelurahan yang sudah mengoperasikan usaha. Di antaranya Kelurahan Kestalan dan Banyuanyar.
Baca juga: Kelakar Dedi Mulyadi ke Prabowo di Peresmian Kopdes Merah Putih Klaten: di Koperasi Cari Jodoh Susah
Tribunsolo.com berusaha melihat langsung Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar, Banjarsari, Selasa (22/7/2025). Koperasi ini terletak 500 meter masuk ke dalam Jalan Adi Sumarmo.
Di situ sudah ada penjaga ritel yang diperbantukan oleh Kelurahan Banjarsari untuk melayani pembeli. Di toko tampak lengang dengan tumpukan berbagai produk yang dijajakan.
Kepala Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar Sumanto mengakui untuk menyiasati minimarket yang dikelola, ia menawarkan dengan harga yang jauh lebih murah. Salah satunya gas LPG 3 kg yang dijual Rp 16 ribu padahal di pasaran barang ini bisa Rp 20 ribu lebih.
“Harganya kita standar HET malah bisa buat kulakan. Kita jual Rp 16 ribu gitu kan kita udah dapat Rp 1000,” ungkapnya.
Tentang Koperasi Merah Putih
Koperasi Merah Putih adalah bentuk upaya pemerintah membangun kemandirian ekonomi desa.
Koperasi ini diharapkan bisa memberantas praktik rentenir, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan dari bawah ke atas.
Program ini dirancang sebagai gerakan nasional yang menyasar pembentukan koperasi di lebih dari 70.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Koperasi tersebut diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang dikelola langsung oleh masyarakat desa secara gotong royong, transparan, dan berkeadilan.
“Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi kendaraan ekonomi rakyat untuk keluar dari jeratan tengkulak, pinjaman online ilegal, dan praktik-praktik tidak adil lainnya,” ujar Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Jakarta, Senin (3/3/2025).
Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) adalah koperasi multiguna yang didirikan di tingkat desa/kelurahan dengan model pelayanan ekonomi yang menyentuh kebutuhan dasar warga.
Fungsi Utama Kopdes Merah Putih
1. Memutus mata rantai tengkulak dan rentenir
Petani dan pelaku UMKM desa bisa langsung menjual hasil produksinya ke koperasi dengan harga yang adil, tanpa harus melewati tengkulak.
2. Mengurangi ketergantungan pada pinjol ilegal
Koperasi menyediakan skema pinjaman bergulir dengan bunga ringan atau tanpa bunga, memutus ketergantungan warga pada pinjaman online berisiko tinggi.
3. Distribusi sembako murah
Koperasi akan menjual sembako dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga lebih rendah, karena membeli langsung dari distributor besar atau pemerintah.
4. Mendorong kewirausahaan desa
Kopdes juga bisa membuka unit usaha, seperti toko bangunan, warung kopi desa, hingga jasa logistik lokal, sesuai potensi wilayah masing-masing.
Serahkan Surat Badan Hukum
Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Koperasi Merah Putih di Klaten.
Ini tepatnya di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin (21/7/2025).
Pada momen ini, Presiden menyerahkan langsung surat badan hukum untuk 5 Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan.
Berikut 5 Koperasi yang mendapat surat badan hukum:
- Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Bentangan
- KDMP Ceper
- KDMP Tambak Karangdowo di Kabupaten Klaten.
- KDMP Sumbung Kabupaten Boyolali
- Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Banyuanyar Banjarsari Solo
Penyerahan, diterima langsung oleh perwakilan masing-masing Ketua Koperasi.
Penjelasan Koperasi Merah Putih
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, atau disingkat KDMP merupakan ide dari Presiden Prabowo.
Adanya koperasi ini untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat lokal lewat koperasi yang berbasis desa atau kelurahan.
Akses dari koperasi ini yakni:
- Penjualan Sembako
- Penjualan Pupuk
- Sarana pertanian
- Simpan pinjam
- Logistik
Ini seperti yang diungkapkan Kepala Desa (Kades) Purwabasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Yuni Nugroho atau yang karib disapa Kades Hoho.
Hoho menyebut, dia telah menyiapkan skema integrasi antara BUMDes dan koperasi untuk mendukung petani.
Dia akan fokus ke pengadaan pupuk dan obat-obatan, pembelian hasil panen, hingga penyimpanan di lumbung desa agar dapat dijual saat harga naik.
"Jadi nanti yang untuk petani, pupuk, obat-obatannya dikasih. Hasil panennya dibeli, disimpan di lumbung. Pada saat paceklik dijual, pasti ada untung," tambahnya.
Adapun unit usaha koperasi yang akan dikembangkan di Desa Purwabasa antara lain toko pertanian, suplai pakan ternak, hingga mendukung peternakan ayam petelur milik BUMDes yang sudah berjalan.
Ada beberapa tujuan dari hadirnya kopdes merah putih:
- Ketahanan pangan dan ekonomi desa
- Layanan kesehatan murah
- Inklusi keuangan
- Memotong rantai suplai
Momen Bersejarah
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menegaskan bahwa peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, pada Senin (27/7/2025), menjadi momen bersejarah bagi Kabupaten Klaten.
Hamenang menyebut bahwa peristiwa ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan ekonomi desa di Klaten.
“Sangat menjadi sejarah,” tegasnya.
“Maka dari itu kemarin pada saat diskusi rapat terakhir sempat prasasti peresmian akan dihapus tapi kami ngotot kami minta tetap harus ada prasasti, karena ini sebagai sejarah kebijakan Bapak Prabowo, Kopdes Merah Putih pertama kali dicanangkan di Kabupaten Klaten,” lanjutnya.
Menurut Hamenang, pencanangan KDMP langsung oleh Presiden menjadi sinyal kuat untuk mendorong kemajuan desa.
Ia menyebut Klaten memiliki 391 desa dan 10 kelurahan yang berpotensi besar untuk dikembangkan.
“Tentu saja bisa melihatkan perekonomian yang ada di desa karena realitasnya Kabupaten Klaten ini ke depan bisa maju karena desa,” katanya.
“Caranya ada dua, satu BUMDes, yang kedua Kopdes. Alhamdulillah BUMDes sudah banyak yang jalan. Tinggal bagaimana yang hari ini belum jalan BUMDes-nya bisa berjalan melalui Kopdes,” jelasnya.
Hamenang juga menyatakan keyakinannya bahwa keberhasilan Kopdes akan bergantung pada keseriusan para pemangku kepentingan di tingkat desa.
Baca juga: Klaten Pushbike Fun Race Meriahkan Hari Jadi ke-221 Klaten, Bupati Hamenang: Wadah Positif Anak
“Tidak ada kata pesimis, harus optimis. Pasti yang namanya berkegiatan itu ada kendala, yang namanya usaha itu ada hambatan. Tapi insyaallah kalau kita teguh pendirian, visinya jauh, fokus pasti sukses,” tuturnya.
“Seperti juga BUMDes, banyak yang sukses tapi ada juga yang gagal. Tinggal bagaimana kemudian keseriusan dari stakeholder yang ada di desa untuk menyeriusi program dari pusat ini,” tambahnya.
Meskipun yang dicanangkan secara simbolis hanya satu koperasi, Hamenang menyebut sudah ada banyak koperasi yang berjalan dan akan dipetakan sesuai bidang masing-masing untuk menjadi percontohan.
“Kalau yang dicanangkan kan ini satu ya, tapi realitasnya sudah cukup banyak. Nanti tinggal kita petakan mana yang bergerak di bidang pertanian, di bidang wisata, mana yang kemudian berkaitan dengan hasil-hasil bumi dan lain sebagainya. Baru nanti kita jadikan role model untuk kemudian disebarkan ke 401 Desa/Kelurahan,” ungkapnya.
Menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Tengah tentang pentingnya pengawasan terhadap koperasi, Bupati Klaten menjelaskan bahwa pihaknya telah diberi mandat langsung oleh pemerintah pusat.
“Kebetulan kami Bupati-Wali Kota se-Indonesia ini dijadikan Kasatgas sehingga nanti kami ini bertanggung jawab secara langsung untuk kemudian melalui camat, ke kepala desa untuk mengawasi Kopdes-Kopdes ini agar benar-benar terbentuk dan berjalan sehingga tidak berhenti hanya di seremonial saja begitu,” jelasnya.
Di akhir, Hamenang mengajak seluruh pengurus koperasi dan pemerintah desa untuk memanfaatkan momentum ini demi kemandirian desa.
“Ini adalah momentum yang baik, momentum yang pas bagaimana kemudian desa bisa menjadi mandiri, desa menjadi sukses,” ujarnya.
“Manfaatkan momentum ini, program ini muncul hari ini, kita belum tahu nanti apakah akan ada kemudahan-kemudahan di masa-masa mendatang. Mumpung ada kemudahan, mumpung ada bantuan dari pemerintah pusat, manfaatkan semaksimal mungkin agar menjadi desa-desa diuntungkan dengan adanya program ini,” lanjutnya.
“Jangan sampai kita menyesal di belakang. Karena menyesal tidak ada di depan, tapi adanya di belakang," pungkasnya. (*)