TRIBUNSOLO.COM - Larangan study tour yang diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi sorotan.

Demo oleh sejumlah pelaku pariwisata pun terjadi di halaman Gedung Sate, Bandung, pada Senin (21/7/2025).

Baca juga: Kelakar Dedi Mulyadi ke Prabowo di Peresmian Kopdes Merah Putih Klaten: di Koperasi Cari Jodoh Susah

Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mencabut poin ketiga dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang memuat larangan kegiatan study tour.

Terkait aturan ini, Dedi Mulyadi beralasan kebijakan itu bertujuan melindungi keluarga dari beban finansial dan memastikan keselamatan siswa.

Dedi menilai banyak orangtua terpaksa berutang demi membayar biaya perjalanan anaknya. 

Terkait kejadian ini ternyata tidak hanya itu saja kebijakan Dedi Mulyadi yang diprotes oleh masyarakat.

Berikut sejumlah kebijakan yang mendapatkan protes.

1.Larangan Study Tour

Dedi menegaskan, kebijakan larangan study tour diambil untuk melindungi orangtua siswa dari pengeluaran yang tidak perlu dan memastikan pendidikan tetap fokus pada pengembangan karakter dan kemampuan belajar siswa.

Ia tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan, serta mengefisienkan biaya dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan pendidikan.

Menurut KDM, SE tersebut merupakan kebijakan yang membebaskan masyarakat kecil dari biaya kegiatan piknik berkedok study tour.

"Pelaku jasa usaha kepariwisataan, baik penyelenggara travel, kemudian sopir bus, pengusaha bus, mendesak saya mencabut SK larangan study tour, yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK study tour," kata Dedi, dilansir TribunJabar.id, Selasa (22/7/2025).

Ia makin yakin bahwa selama ini kegiatan study tour hanyalah kedok semata karena protes datang dari pelaku usaha pariwisata.

"Yang dilarang adalah kegiatan study tour, yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan dengan jelas kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan yang demonstrasi para pelaku jasa kepariwisataan," ucapnya.

Bahkan, sambung Dedi, aksi unjuk rasa itu memperoleh dukungan dari asosiasi Jeep di wilayah Yogyakarta yang biasa mengangkut wisatawan di Gunung Merapi.