Pujian itu Puan sampaikan saat Sidang Tahunan HUT ke-80 RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Menurut Puan, Prabowo bertindak gesit menyelesaikan sejumlah persoalan, termasuk polemik izin tambang di Raja Ampat.

“Kami DPR RI, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang dalam waktu singkat telah menyelesaikan atau merespons cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat,” kata Puan.

Di antara persoalan itu adalah izin tambang di Raja Ampat yang merusak ekosistem, penyelesaian sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatra Utara, pembelian harga gabah petani dengan harga layak, dan kebijakan lain yang dilaksanakan melalui program Asta Cita.

 Politikus PDIP itu mengatakan, respons gesit Prabowo pantas diapresiasi karena menjadi wujud keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

Meski demikian, Puan juga memberikan catatan agar langkah itu sebaiknya berangkat dari perencanaan yang matang.

“Namun, akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat, sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah,” kata dia.

Isi Janji Prabowo soal Tambang Ilegal

Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya mendapat laporan masih ada 1.063 tambang ilegal di Indonesia.

Prabowo berkomitmen akan menertibkan setiap tambang ilegal tersebut.

"Kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal," kata Prabowo di Sidang Tahunan MPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Dari total ribuan tambang itu, diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.

"Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun," ungkapnya.

 Oleh karena itu, Prabowo meminta dukungan semua pihak untuk mendukung ini.

"Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik, untuk mendukung ini demi rakyat kita," ujarnya.

Di situ, Kepala Negara juga memperingatkan setiap pihak yang membekingi tambang ilegal, tidak terkecuali para jenderal dari TNI dan Polri.

"Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari Polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat," tegasnya.

(*)