Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo 

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI -  Komisi I dan III DPRD Boyolali soroti kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Pasalnya, serapan anggaran untuk pembangunan di Boyolali yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Boyolali minim.

Hingga, akhir semester pertama tahun anggaran 2025, dari Rp 156 Miliar baru terserap Rp 11 Miliar atau 7 persennya saja.

Baca juga: Sosok yang Isi Jabatan Petinggi BUMD Boyolali Disorot, Jadi Hadiah Bagi Tim Pemenangan Agus-Fajar?

"Terakhir dilaporkan per 21 Agustus ini sudah meningkat jadi 11 persen," kata Ketua Komisi III, DPRD Boyolali, Gamma Wijaya, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, serapan anggaran untuk pembangunan itu sangat minim.

Bahkan, ada dua proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat malah gagal dilelang.

"Jembatan Brongkos dan Jembatan Gladagsari yang batal lelang. Kalau dipaksakan lelang ulang, itu tidak memungkinkan. Dua  jembatan itu nilainya Rp 5,9 Miliar," ujarnnya.

Baca juga: Kontroversi Pelantikan Dirut BUMD Boyolali Pernah Jadi DPO Korupsi, Langkah Bupati Dianggap Ceroboh

Dia pun akan terus mengawal agar, pembangunan di Boyolali ini dapat dilakukan secara maksimal.

"Untuk mendukung perekonomian dan kemajuan di Boyolali," kata Gamma.

Sementara itu, Ketua Komisi I, Nuraziz Putra Aditama menyebut minimnya serapan anggaran di DPU PR, karena ada beberapa masalah di unit lelang pengadaan (ULP).

Pegawai ULP yang hanya ada 5 membuat beban kerja besar.

Baca juga: Dirut Tirta Ampera Boyolali Disebut Pernah Jadi DPO Korupsi, PDIP Minta Pansel Bertanggungjawab

"Yang juga menghambat itu dari RUP dari Dinas. Makanya lelangnya juga mundur. Pada akhirnya output dan outcome tidak tercapai," pungkasnya.

Pihaknya pun berharap, proses lelang pembangunan dapat dikebut.

Dengan begitu, anggaran yang telah disiapkan untuk pembangunan Boyolali dapat terserap maksimal.