Hadiri Forum Perangkat Daerah Dinkes Sukoharjo, Komisi IV DPRD Bahas Soal Penonaktifan BPJS PBI-JK

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo, Danur Sri Wardhana, menyoroti persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS PBI-JK saat menghadiri Forum Perangkat Daerah yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo pada Selasa (24/2/2026).

Dalam forum tersebut, Danur menegaskan agar penyusunan program dan perencanaan tahun 2027 tidak melupakan visi dan misi Bupati Sukoharjo.

Ia mengingatkan, berbagai capaian dan prestasi yang diraih perangkat daerah harus tetap sejalan dan terintegrasi dengan arah kebijakan kepala daerah.

“Dalam forum perangkat daerah ini jangan sampai lupa akan visi misi Bupati. Saya titip pesan, prestasi yang lain mungkin lancar, tetapi visi misi Bupati justru tidak terakomodir. Saya tidak ingin seperti itu,” ujar Janur (24/2/2026).

Selain itu, Danur secara khusus menyoroti persoalan pemberhentian atau penonaktifan kepesertaan KIS PBI yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.

Baca juga: Jalan Rusak Disorot di Paripurna DPRD Sukoharjo, Bupati Etik Janji Kawal Langsung Perbaikan Jalan

Ia meminta agar Dinas Kesehatan dapat memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

“Saya titip kepada Dinas Kesehatan agar bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait pemberhentian KIS PBI. Di Kabupaten Sukoharjo jangan sampai ada kekacauan, khususnya pada desil 6 sampai desil 10,” terangnya.

Menurutnya, kelompok masyarakat pada rentang desil tersebut sangat rentan terdampak apabila tidak ada langkah antisipasi yang jelas.

Karena itu, ia meminta agar masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetap diprioritaskan dan disiapkan skema anggaran penggantinya melalui program daerah.

“Tolong yang tidak mampu tetap disiapkan anggaran. Saya pesan itu saja,” imbuhnya.

Danur menegaskan, Komisi IV DPRD Sukoharjo akan terus mengawal kebijakan di sektor kesehatan, terutama yang menyangkut jaminan kesehatan masyarakat.

Ia berharap tidak ada warga kurang mampu yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi maupun kebijakan pusat.

Forum Perangkat Daerah DKK Sukoharjo sendiri menjadi ruang strategis dalam merumuskan program kerja 2027, termasuk sinkronisasi kebijakan kesehatan dengan kondisi riil masyarakat.

DPRD berharap hasil forum tersebut benar-benar mampu menjawab persoalan mendasar di bidang kesehatan, khususnya terkait perlindungan jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu.

Baca juga: Pemangkasan Anggaran Meningkat, DPRD Sukoharjo Ingatkan Jaga Sektor Pendidikan dan Kesehatan

(*)