Isi Bahasan Bambang Pacul dan Dolfie bersama Kader PDIP di Karanganyar: Arah Partai 2026

Ringkasan Berita:

• Ketua DPD PDI-P Jateng Dolfie Othniel Frederic Palit mengungkap hasil pertemuan dengan kader di Karanganyar, Senin (23/2/2026), dalam rangka roadshow DPD ke DPC-DPC.
• Pertemuan tersebut difokuskan pada konsolidasi internal serta penentuan arah dan agenda kerja partai sepanjang 2026.
• Selain itu, kader juga membahas persiapan dan arah konsolidasi partai menuju agenda politik 2029.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Ketua DPD PDIP Jateng Dolfie Othniel Frederic Palit mengungkap hasil pertemuannya dengan kader di Karanganyar pada Senin (23/2/2026). 

Dia mengatakan, pertemuan dengan kader itu untuk melakukan konsolidasi arah partai di 2026 ini. 

Mereka juga membahas agenda internal partai di 2029.  

Dolfie datang bersama Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau biasa disapa Bambang Pacul.

"Ini roadshow pertama DPD ke DPC-DPC untuk konsolidasi internal partai," ungkap Dolfie, Senin (23/2/2026). 

"Tadi kami membahas 2029, termasuk arah konsolidasi partai mau ke mana serta agenda-agenda kerja pada 2026 yang akan dikerjakan," kata Dolfie. 

Tak Mau Singgung Target PSI

Saat media menyinggung soal seruan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang menargetkan Jawa Tengah menjadi "kandang gajah" pada Pemilu 2029, Dolfie enggan berkomentar.

Dia mengaku fokus mengurus kerja-kerja internal partainya di Jateng.

Ia mengatakan, dalam konsolidasi internal partai akan menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pangan.

Baca juga: Kunjungi PDIP Karanganyar, Bambang Pacul: Ini Bukan Darurat, Melainkan Roadshow

"Tentu kita fokus agenda partai kita, kita tidak mengurus agenda partai lain, kita tidak mengomentari strategi partai lain. Kami hanya fokus kerja-kerja partai kami. Kita baru satu tahun setelah pemilu, banyak tugas yang harus dipenuhi baik oleh kepala daerah maupun DPRD dan pemilu masih lama. Ini tahap konsolidasi dan tahap menjalankan program rakyat," kata dia.

"Karena Anggaran Pemerintah Daerah bergantung pada APBN. Kita penuhi kebutuhan dasar dulu, baru ada ruang fiskal yang memungkinkan itu dilakukan," kata dia. (*)