Ada Sekolah Tolak Terima Makan Bergizi Gratis, DPRD Solo : Tak Masalah Bukan Program Wajib

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto

TRIBUNSOLO.COM, SOLO – Ketua Komisi IV DPRD Solo, Sugeng Riyanto, menanggapi penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo.

Menurutnya, penolakan tersebut bukanlah masalah serius karena MBG bukan program wajib.

“MBG itu dari program asalnya sebenarnya ingin memberikan support pada pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Tentu program ini tidak wajib bagi semua sekolah, apapun jenis sekolahnya. Lebih kepada pemerataan peluang makan bergizi gratis di seluruh Indonesia,” ujar Sugeng, Sabtu (27/9/2025).

Sugeng menjelaskan, sekolah yang menolak MBG umumnya sudah mapan secara finansial dan mendapat dukungan kuat dari wali murid.

Ia menilai, penolakan seperti itu justru membuka peluang bagi sekolah lain yang lebih membutuhkan.

“Kalau sekolah menganggap tidak perlu, justru bisa diberikan kepada sekolah lain dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Prinsipnya tidak ada masalah, karena Pemkot juga tidak mewajibkan,” lanjutnya.

Namun, Sugeng memberi catatan khusus jika penolakan datang dari sekolah dengan mayoritas siswa berasal dari keluarga menengah ke bawah.

Ia menilai hal tersebut kurang bijak karena bisa menutup akses gizi bagi anak-anak kurang mampu.

“Itu kurang bijak. Karena kesempatan ini seharusnya bisa membantu mereka yang kesulitan,” tegas Sugeng.

Sugeng juga menanggapi kekhawatiran terkait risiko keracunan makanan yang sempat mencuat di beberapa pemberitaan.

Ia menyebut hal itu sebagai kasus insidental yang tetap perlu dievaluasi, khususnya oleh dapur Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG).

“Soal alasan penolakan karena maraknya pemberitaan makanan beracun, saya kira itu kasuistik. Tapi tetap harus jadi evaluasi untuk dapur SPPG. Mereka harus lebih ekstra hati-hati dalam mengolah bahan makanan,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan protap dalam pengolahan makanan bergizi agar risiko keracunan bisa diminimalisir.

“Jangan sampai bahan baku yang tidak layak nekat dimasak, atau penyimpanan yang tidak standar dipaksakan. Itu berisiko. Kalau SOP dijalankan dengan benar, peluang keracunan bisa dihindari,” kata Sugeng.

Sugeng juga mendorong peningkatan transparansi dan pengawasan sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

“Kalau dapurnya terstandar, masyarakat akan merasa aman. Jadi tidak ada alasan untuk takut,” tambahnya.

Sebagai bentuk pengawasan, Komisi IV DPRD Solo berencana meninjau langsung dapur-dapur penyedia MBG di Kota Solo dalam waktu dekat.

“Meski ini program nasional, karena dijalankan di tingkat kota, kami sudah membicarakan di Komisi. Nanti akan kita lihat untuk dapurnya. Jadwalnya menyusul, apakah bisa disela-sela kegiatan kita ada waktu untuk melihat dapur SPPG,” ujar Sugeng.

Terkait penolakan SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Sugeng menyebut bahwa sekolah tersebut telah menjalankan program serupa selama 10 tahun terakhir.

Ia menilai langkah tersebut bisa menjadi contoh bagi sekolah lain yang tergolong mampu.

“Pilihannya terbuka. Sekolah boleh menerima, boleh juga tidak. Tapi jangan sampai keputusan itu merugikan siswa, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu,” tutup Sugeng.

Baca juga: SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo Tolak Program Makan Bergizi Gratis, Dapat Dukungan Penuh Wali Murid

Pelaksanaan program MBG menuai sorotan besar.

Seperti diketahui, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membuka opsi memperkarakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terbukti lalai dalam menyajikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga menyebabkan keracunan penerima MBG.

Keracunan MBG kembali terjadi.

Kali ini menimpa belasan siswa di Kecamatan Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat, yang diduga kuat disebabkan oleh saus kedaluwarsa yang dicampur dalam menu Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Terkait hal ini, Nanik memastikan bahwa penghentian operasional dapur SPPG adalah bagian dari evaluasi BGN.

Dia bilang, tidak hanya kasus di Sulbar saja, penghentian operasional sementara dapur SPPG juga dilakukan di semua dapur SPPG yang terindikasi menimbulkan masalah.

Penghentian itu dilakukan hingga investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan selesai dilakukan.

Untuk mengantisipasi kasus serupa berulang terjadi, BGN mengimbau agar dapur-dapur SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang dikeluarkan dari dinas kesehatan setempat.

(*)