Ada Sekolah Tolak Terima Makan Bergizi Gratis, DPRD Solo : Tak Masalah Bukan Program Wajib

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto

TRIBUNSOLO.COM, SOLO – Ketua Komisi IV DPRD Solo, Sugeng Riyanto, menanggapi penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo.

Menurutnya, penolakan tersebut bukanlah masalah serius karena MBG bukan program wajib.

“MBG itu dari program asalnya sebenarnya ingin memberikan support pada pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Tentu program ini tidak wajib bagi semua sekolah, apapun jenis sekolahnya. Lebih kepada pemerataan peluang makan bergizi gratis di seluruh Indonesia,” ujar Sugeng, Sabtu (27/9/2025).

Sugeng menjelaskan, sekolah yang menolak MBG umumnya sudah mapan secara finansial dan mendapat dukungan kuat dari wali murid.

Ia menilai, penolakan seperti itu justru membuka peluang bagi sekolah lain yang lebih membutuhkan.

“Kalau sekolah menganggap tidak perlu, justru bisa diberikan kepada sekolah lain dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Prinsipnya tidak ada masalah, karena Pemkot juga tidak mewajibkan,” lanjutnya.

Namun, Sugeng memberi catatan khusus jika penolakan datang dari sekolah dengan mayoritas siswa berasal dari keluarga menengah ke bawah.

Ia menilai hal tersebut kurang bijak karena bisa menutup akses gizi bagi anak-anak kurang mampu.

“Itu kurang bijak. Karena kesempatan ini seharusnya bisa membantu mereka yang kesulitan,” tegas Sugeng.

Sugeng juga menanggapi kekhawatiran terkait risiko keracunan makanan yang sempat mencuat di beberapa pemberitaan.

Ia menyebut hal itu sebagai kasus insidental yang tetap perlu dievaluasi, khususnya oleh dapur Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG).

“Soal alasan penolakan karena maraknya pemberitaan makanan beracun, saya kira itu kasuistik. Tapi tetap harus jadi evaluasi untuk dapur SPPG. Mereka harus lebih ekstra hati-hati dalam mengolah bahan makanan,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan protap dalam pengolahan makanan bergizi agar risiko keracunan bisa diminimalisir.

“Jangan sampai bahan baku yang tidak layak nekat dimasak, atau penyimpanan yang tidak standar dipaksakan. Itu berisiko. Kalau SOP dijalankan dengan benar, peluang keracunan bisa dihindari,” kata Sugeng.