Khawatir Keracunan, SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo Tolak Program MBG, Lebih Yakin Kantin Sekolah

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - SD Muhammadiyah 1 Ketelan menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala sekolah, Sri Sayekti, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena kekhawatiran para orang tua murid terhadap potensi risiko keracunan massal yang pernah terjadi di sejumlah sekolah peserta program.

“Karena pada kenyataannya melihat kondisi di lapangan sekarang ini banyak wali siswa merasa khawatir cemas kalau anak-anaknya mengalami kejadian serupa,” ungkap Sri Sayekti saat ditemui pada Senin (29/9/2025).

Sebagai alternatif, sekolah ini telah menjalankan program kantin sehat sejak tahun 2015.

Kantin tersebut beroperasi dengan standar keamanan tinggi dan telah mengantongi berbagai perizinan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), serta Sertifikat Kompetensi Penjamah Pangan (SKPP).

“Untuk menjamin keamanan pangan di dapur kami sudah ada SOP baku yang kami harus dijalankan seluruh pemangku kepentingan di dapur sejak penerimaan barang, pengelolaan, pendistribusian, sampai membersihkan dapur kembali. Kantin kami punya nomor izin berusaha beresiko, sertifikat halal, sertifikat laik hygiene, sertifikat bagi penjamah makan kami siapkan. Bukan karena ada program ini. Sejak dulu sertifikat itu bagian dari membangun ekosistem kantin sekolah,” jelas Sri Sayekti.

Proses penyediaan makanan dimulai sejak pagi.

Pegawai kantin hadir pukul 05.30 untuk persiapan, lalu mulai memasak pukul 06.00.

Makanan selesai disiapkan dan didistribusikan ke depan kelas masing-masing pada pukul 11.00. 

Siswa kemudian makan bersama pukul 12.00 sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

“Pegawai kami hadir 05.30 kemudian menyiapkan diri. 06.00 proses menyiapkan makanannya. Jam 11.00 makanan sudah tersedia di depan kelas masing-masing. Jam 12.00 makan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, ambil alat makan, berdoa, makan, selesai cuci piringnya kembali. Setelah itu sholat dzuhur,” kata Sri Sayekti.

Sebagai bagian dari pembelajaran kemandirian, siswa diwajibkan membawa dan bertanggung jawab atas alat makan masing-masing.

Pihak sekolah juga telah menyiapkan cadangan alat makan jika terjadi insiden.

“Anak-anak bertanggung jawab alat makannya. Kalau nggak hati-hati bisa jatuh pecah. Pemilihan piring menjadi salah satu pertimbangan kami. Kalau terjadi insiden kami tukar di dapur sudah ada,” terang Sri Sayekti.

Sri Sayekti menegaskan bahwa program kantin sehat ini merupakan bagian dari strategi sekolah untuk menjaga kesehatan siswa, sehingga mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan optimal.

“Core bisnis sekolah adalah pembelajaran. Kantin sebagai salah satu pilar usaha kesehatan sekolah mendukung pembelajaran. Dengan anak yang sehat kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Prestasi baik akademik maupun non-akademik bisa tercapai,” pungkasnya.

Sebelumnya, SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo secara terbuka menolak tawaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan oleh salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bengawan.

Penolakan tersebut tidak hanya datang dari pihak sekolah, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari para wali murid.

Mereka kompak menyatakan ketidaksepakatannya saat sekolah ditawarkan menjadi penerima program MBG.

Dinas Pendidikan Kota Solo pun memutuskan untuk menunda pelaksanaan program MBG di SD Muhammadiyah 1 Ketelan, sambil menunggu hasil evaluasi dan koordinasi lebih lanjut.

Baca juga: Tolak MBG, SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo Sarankan Program Dialihkan ke Sekolah yang Lebih Butuh

Sementara, pelaksanaan program MBG menuai sorotan besar.

Seperti diketahui, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membuka opsi memperkarakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terbukti lalai dalam menyajikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga menyebabkan keracunan penerima MBG.

Keracunan MBG kembali terjadi.

Kali ini menimpa belasan siswa di Kecamatan Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat, yang diduga kuat disebabkan oleh saus kedaluwarsa yang dicampur dalam menu Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Terkait hal ini, Nanik memastikan bahwa penghentian operasional dapur SPPG adalah bagian dari evaluasi BGN.

Dia bilang, tidak hanya kasus di Sulbar saja, penghentian operasional sementara dapur SPPG juga dilakukan di semua dapur SPPG yang terindikasi menimbulkan masalah.

Penghentian itu dilakukan hingga investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan selesai dilakukan.

Untuk mengantisipasi kasus serupa berulang terjadi, BGN mengimbau agar dapur-dapur SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang dikeluarkan dari dinas kesehatan setempat.

(*)