DPRD Solo Dengar Isu Intimidasi Pejabat Dispora Demi Terlibat NPCI, Minta Pengadu Beri Bukti Valid

Ringkasan Berita:

• Dua pejabat Dispora Solo diduga mengintimidasi staf agar dimasukkan ke kepanitiaan IFCPF Asia Oceania Cup 2025
• Ketua Komisi IV DPRD Surakarta, Sugeng Riyanto, menegaskan pihaknya menunggu klarifikasi resmi dan siap bertindak jika bukti valid tersedia
• Kepala Dispora Solo, Rini Kusumandari, membantah tuduhan dan menyatakan kepanitiaan sepenuhnya diatur NPCI.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto

TRIBUNSOLO.COM, SOLO – Isu miring menerpa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Solo.

Dua pejabat di instansi tersebut diduga melakukan intimidasi agar dilibatkan dalam sebuah event olahraga yang digelar di Kota Solo.

Sebelumnya diberitakan, dugaan intimidasi dan pemaksaan itu dilakukan oleh Kepala Dinas serta salah satu Kepala Bidang Dispora Solo.

Keduanya disebut meminta dimasukkan dalam struktur kepanitiaan ajang IFCPF Asia Oceania Cup 2025.

IFCPF Asia Oceania Cup 2025 adalah kejuaraan sepak bola cerebral palsy (CP) tingkat regional Asia-Oseania yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada 12–23 November 2025.

Ajang ini menjadi kualifikasi menuju Piala Dunia CP 2026.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengetahui adanya aduan yang masuk melalui laman Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS), sistem pengaduan resmi milik Pemerintah Kota Surakarta yang berbasis web dan aplikasi, digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau laporan terkait pelayanan publik.

Komisi IV yang membidangi kepemudaan, olahraga, dan sektor terkait Dispora kini menunggu penjelasan resmi dari dinas yang diadukan.

“Iya, kami sudah mengetahui aduan tersebut. Biar dinas clearkan dulu. Komisi IV wait and see,” jelas Sugeng melalui pesan singkat, Rabu (19/11/2025).

Sugeng berharap pengadu dapat memberikan bukti detail terkait dugaan intimidasi tersebut.

Ia menegaskan, pihaknya siap memanggil Dispora untuk meminta klarifikasi jika laporan dan data pendukung terbukti valid.

“Komisi IV siap melangkah jika ada laporan dan data-data yang valid tentang isu apa pun yang masih menjadi domain kami. Monggo, masyarakat bisa sampaikan, lengkapi data pendukungnya. Kami pasti juga akan meminta klarifikasi ke dinas,” kata Sugeng.

Dalam aduan yang diterima, dua oknum pejabat Dispora Solo disebut melakukan intimidasi terhadap staf.

Mereka dituding memaksa agar dimasukkan ke dalam struktur kepanitiaan event, meski sebelumnya nama mereka tidak tercantum.

Pengadu juga menyebut staf Dispora mendapat ancaman tidak akan dilibatkan lagi dalam event apa pun di kawasan Sriwedari jika permintaan tersebut tidak dipenuhi.

“Nama mereka berdua tidak masuk dalam daftar panitia sebelumnya, dan kemudian memaksa agar dimasukkan dalam jajaran panitia. Padahal event dikawal langsung oleh kejaksaan, tapi sepertinya tidak ada nyali untuk menindak tegas oknum pejabat pencuri hak rakyat seperti mereka,” tulis pengadu yang dikutip TribunSolo.com, Rabu (19/11/2025).

“Mutasi kalau perlu pecat, penjarakan. Saya yakin banyak event yang mereka mainkan di belakang. Lakukan bentuk tim untuk investigasi lanjutan. Berikan bukti pada rakyat kalau kalian bekerja,” lanjut aduan tersebut.

Baca juga: Dugaan Aksi Intimidasi 2 Pejabat Dispora Solo Demi Masuk Event NPC, Kepala Dinas Lontarkan Bantahan

Bantahan Dispora Solo

Tuduhan itu langsung dibantah oleh Kepala Dispora Solo, Rini Kusumandari.

“Untuk laporan itu tidak benar karena kami pimpinan Dispora tidak pernah mengancam staf atau pihak siapa pun. Untuk masuk kepanitiaan event, tanpa kami meminta pun dari NPCI sudah memasukkan kami dalam kepanitiaan inti event sepak bola CP tersebut,” ujar Rini saat dikonfirmasi TribunSolo.com melalui pesan singkat.

Rini menambahkan, seluruh proses penyusunan kepanitiaan berada di bawah wewenang NPCI. Pihaknya juga telah melakukan klarifikasi internal terkait permasalahan tersebut.

“Kami sedang melakukan klarifikasi internal untuk memastikan duduk persoalan yang sebenarnya. Pengaduan ini tentu perlu kami cek detailnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” pungkasnya.
 
(*)