Fraksi PDIP Solo: Efisiensi BBM Tak Cukup WFH, Operasional Mobil Dinas Harus Dikurangi

Ringkasan Berita:

• Suharsono menilai efisiensi BBM tak cukup lewat WFH, perlu langkah lain agar penghematan anggaran lebih maksimal.
• Ia menekankan efisiensi harus mencakup operasional dan pemeliharaan mobil dinas, serta penggunaan listrik dan fasilitas lainnya.
• Pengurangan fasilitas mobil dinas bagi pejabat dinilai penting, termasuk penarikan dan lelang kendaraan untuk menekan biaya pemeliharaan.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo, Suharsono, memiliki pandangan terkait efisiensi BBM yang diwacanakan pemerintah.

Suharsono mengatakan, efisiensi tidak hanya melalui kebijakan Work From Home (WFH).

Harus ada cara lain juga untuk menghemat anggaran tersebut.

Pria yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Surakarta ini berpendapat bahwa aspek-aspek lain juga harus dipertimbangkan.

Selain WFH, operasional mobil dinas juga harus ditekan.

“Efisiensi BBM harus paralel dengan efisiensi pemeliharaan mobil dinas, baik yang operasional maupun nonoperasional,” tuturnya.

Jika intensitas penggunaan mobil dinas dikurangi, maka penghematan anggaran bisa dilakukan.

“Saat ini belanja BBM dan pemeliharaan menjadi satu pagu dalam SHS (Standar Harga Satuan), sehingga jika BBM efisien dan kendaraan jarang dipakai, maka minim kerusakan. Dengan demikian, biaya pemeliharaan juga harus efisien. Juga efisien dalam penggunaan listrik, wifi, jamuan makan minum, dan sebagainya,” jelasnya.

Selain itu, fasilitas mobil dinas juga bisa dikurangi bagi sejumlah pejabat yang dinilai tidak begitu mendesak untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

Dengan begitu, mobil bisa dilelang dan beban biaya pemeliharaan dapat dikurangi.

“Jadi, kebijakan ini bagus ketika dilakukan secara sungguh-sungguh, dengan hitung-hitungan efisiensi yang jelas serta laporan yang bertanggung jawab. Lebih bagus lagi pemkot segera menarik mobil-mobil dinas yang dipakai pejabat yang tidak berhak dan melelangnya. Ini akan menambah efisiensi, baik BBM maupun biaya pemeliharaan,” terangnya.

Jangan Pencitraan

Selain itu soal WFH ini harus ada pelaporan yang jelas terkait besaran penghematan yang dilakukan agar tidak sekadar pencitraan.

“Tanpa laporan yang jelas, kebijakan ini akan menimbulkan kesan hanya sebuah pencitraan di tengah keadaan ekonomi masyarakat yang tidak sedang baik-baik saja,” jelasnya saat dihubungi, Minggu (29/3/2026).

Baca juga: Wacana WFH ASN Dampak Perang Iran vs AS-Israel, DPRD Solo: Jangan Sekadar Pencitraan

Menurutnya, pelaporan perlu dilakukan secara intens agar benar-benar terlihat seberapa efektif langkah penghematan dilakukan. Bila perlu, pelaporan hasil efisiensi dilakukan setiap tiga bulan sekali.

“Kebijakan WFH bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota yang merupakan turunan kebijakan Pemerintah Pusat dengan tujuan menghemat BBM itu sangat bagus dan konkret apabila nantinya diikuti dengan laporan triwulan atau semester berupa nominal atau persentase efisiensi yang didapat dari kebijakan ini,” jelasnya. (*)