Dinkes Soal Data HIV/AIDS di Solo: 80 Persen Warga Luar

Ringkasan Berita:

• Dinkes Solo menjelaskan Kota Solo menempati urutan kedua kasus HIV/AIDS di Jawa Tengah (Jateng) dengan total 412 penderita tercatat.
• Sekitar 80 persen kasus yang terdeteksi merupakan warga luar daerah, sementara warga Kota Solo hanya sekitar 20 persen.
• Banyak warga luar daerah memilih pemeriksaan di Solo karena fasilitas kesehatan lebih lengkap dan privasi lebih terjaga, sehingga kasus ikut terdata di Solo.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Dinkes menjelaskan soal HIV/AIDS di Kota Solo yang menempati urutan kedua se-Jawa Tengah (Jateng).

Total kasus di Solo mencapai 412 penderita.

Ternyata, 80 persen dari data tersebut merupakan warga luar daerah yang berobat ke Solo.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, dr. Retno Erawati Wulandari, mengungkapkan sekitar 80 persen kasus yang ditemukan merupakan warga luar Kota Solo.

Sementara itu, warga Kota Solo hanya sekitar 20 persen.

“Dari kasus yang ditemukan di Solo, hanya 20 persen yang warga Solo, sisanya warga luar Solo,” kata dr. Retno.

Fasilitas Kesehatan yang Memadai

Menurutnya, fasilitas kesehatan yang memadai menjadi salah satu alasan banyak warga luar daerah memilih melakukan pemeriksaan di Solo.

Akibatnya, kasus yang terdeteksi ikut menambah angka kasus untuk Kota Solo.

“Banyak warga dari kabupaten sekitar memilih memeriksakan diri di Solo karena fasilitas kesehatannya lebih lengkap dan mereka merasa lebih nyaman menjaga privasi status kesehatannya,” paparnya.

Baca juga: Penyebab Data HIV/AIDS Solo Urutan Kedua di Jateng, Ini Faktor Pemicunya

Meski begitu, penguatan layanan kesehatan terus dilakukan untuk semua warga yang mengakses layanan kesehatan di Solo.

Saat ini, seluruh puskesmas di Kota Surakarta sudah menjadi klinik PDP atau Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan bagi ODHIV.

“Kami juga melakukan penguatan layanan kesehatan. Seluruh puskesmas Surakarta sudah menjadi klinik PDP untuk ODHIV. Peningkatan jejaring layanan dengan LSM juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus putus berobat atau lost to follow up, serta pemeriksaan konseling dan tes bagi populasi kunci yang dilaksanakan tim puskesmas bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat,” tambahnya. (*)