'Ngobrol Mewah' Tribunnews Solo: Menatap Kedepan, Tawarkan Solusi Persoalan Zonasi PPDB Online 2019
Jadi, dengan sistem zonasi nantinya diharapkan tidak ada lagi orang tua yang malu menyekolahkan anaknya di sekolah A atau B.
Penulis: Ryantono Puji Santoso | Editor: Garudea Prabawati
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ryantono Puji Santoso
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Banyak persoalan yang dipaparkan dalam diskusi bulanan Ngobrol Mewah Tribunnews Solo, di mana yang membahas persoalan Penyimpangan Sistem Zonasi PPDB Online 2019, Kamis (18/7/2019).
Dari persoalan yang ada seperti Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dianggap curang, persoalan jarak yang berubah-ubah, psikologis anak ada berbagai tawaran dari pakar pengamat dan Dinas Pendidikan Solo.
Sekretaris Dinas Pendidikan Solo Drs.Unggul Sudarmo MPd mengatakan, sistem zonasi ini harus terus berjalan dan jangan sampai berhenti.
Menurut dia, sistem ini jangan hanya dipandang sebagai masalah sebab ada sisi positifnya juga.
"Dibenahi mana didalam sistem yang masih kurang, jangan dianggap semuanya jelek ada positifnya," kata Unggul dalam diskusi tersebut.
Zonasi ini bertujuan untuk menyamaratakan status sekolah dan semua sekolah menjadi sekolah favorit.
• Diskusi Ngobrol Mewah Tribunnews Solo: Menguak Persoalan PPDB Online 2019
Ada kasus dimana dulu sebelum ada zonasi anak yang sekolah di sekolah A dianggap buruk dalam paradigma masyarakat.
Sampai orang tua saat ditanya anaknya sekolah di sekolah tersebut malu untuk menjawab.
"Ada paradigma kalau Sekolah di satu sekolah yang dianggap buruk anak didik di sekolah tersebut juga akan dianggap buruk padahal anak itu baik," papar Unggul.
Sebaliknya, ada anak yang sekolah di tempat yang favorit seperti SMA A misalnya selalu dianggap baik.
Padahal tidak seperti itu, dia ternyata tidak bisa mengikuti pelajaran.
Jadi, dengan sistem zonasi nantinya diharapkan tidak ada lagi orang tua yang malu menyekolahkan anaknya di sekolah A atau B.
"Tetap diteruskan tinggal diperbaiki saja bagaimana dan dimana kekurangannya misal di SKD ya itu nanti yang harus dibenahi, kalau berganti sistem malah masyarakat bingung lagi," papar Unggul.
Direktur Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), Kangsure Suroto mengatakan, soal sistem Zonasi PPDB 2019 ini menuturkan, harus ada paradigma yang nyambung antara pemerintah pusat dan daerah.
