Pembangunan Dapur MBG di Kelurahan Sumber Solo Diprotes Warga? Camat Bantah Ada Penolakan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto 

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Sejumlah warga di salah satu RW (Rukun Warga) di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari Kota Solo dikabarkan memprotes pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) atau yang juga disebut Satuan Pelayanan Penyedia Gizi (SPPG) di tengah pemukiman mereka.

Sejumlah warga tersebut juga dikabarkan telah melayangkan protes ke pejabat setempat terkait pembangunan SPPG yang rencananya akan melayani 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat di kawasan Kelurahan Sumber kedepannya.

Terkait kabar protes warga mengenai pembangunan SPPG di tengah pemukiman tersebut pun ditanggapi oleh Camat Kecamatan Banjarsari, Beni Supartono Putro.

Baca juga: Ahmad Luthfi Tinjau Dapur MBG di Jebres Solo, Dorong Percepatan Penerbitan SLHS di Jawa Tengah

Beni menjelaskan bahwa sejumlah warga tersebut bukan menolak adanya pembangunan SPPG.

Namun sejumlah warga tersebut hanya melakukan klarifikasi terkait pembangunan SPPG.

“Memang terjadi, tapi bukan penolakan, ya. Itu lebih ke konfirmasi yang dilakukan warga kepada pihak yang mengelola dapur atau penyedia layanan pemenuhan gizi pangan itu,” sanggah Beni saat dihubungi, Rabu (8/10/2025).

Lebih lanjut, Beni menjelaskan bahwa pihak pemerintah setempat kini mencoba menjadi penjembatan untuk komunikasi warga dengan pihak SPPG.

“Mungkin komunikasi sebelumnya belum dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat. Nah, tugas kami saat ini menjembatani hal itu,” lanjut dia.

Disinggung terkait poin-poin klarifikasi yang diminta warga kepada pihak SPPG, Beni menuturkan bahwa yang diprotes adalah mengenai proses administrasi pembangunan dan mekanisme operasional dapur MBG tersebut kedepannya.

“Yang jelas warga ingin mengklarifikasi apakah benar akan dibangun dapur di situ, dan menanyakan hal-hal lain yang mendukung berdirinya bangunan itu,” urai Beni.

Baca juga: Diduga Keracunan Usai Santap MBG di Karanganyar, Dinkes Catat 168 Anak Keluhkan Mules dan Pusing

Sementara itu, saat disinggung terkait administrasi pembangunan SPPG. Beni menegaskan bahwa perizinan tersebut sudah memenuhi syarat formal.

“Secara aturan formil sudah terpenuhi, seperti foto lokasi, lebar jalan, dan ukuran bangunan yang diunggah ke sistem. Tapi jangan lupa, ada aspek material yang juga penting, yaitu bagaimana respons warga sekitar,” kata dia.

Lebih dari itu, Beni menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mendorong pendirian SPPG di lokasi tersebut dan selain itu juga pihaknya berjanji akan menjadi penjembatan antara SPPG dan warga agar tidak menimbulkan konflik kedepannya.

“Kita tidak bisa serta-merta menolak. Aspek kebermanfaatannya jelas, pertama untuk pemenuhan gizi anak-anak, kedua bisa membuka lapangan kerja. Sekitar 60 sampai 80 persen tenaga kerjanya nanti warga lokal,” tutup Beni.

(*)