Angkat Bicara tentang Reuni 212, Mahfud MD: Ini soal Demokrasi, 212 Bukan Soal Iman

"Ya kalau kita bersama dengan mereka mereka yang ikut membangun Republik dengan Muhammadiyah yang dibangun 1912, Nahdlatul Ulama tahun 1926, PNI oleh Bung karno tahun 1927 serta TNI dan Polri sebagai pilar negara itu semuakan berbicara berbangsa dan bernegara," papar Hasto.

"Sehingga kita ikutin yang seperti itu ajalah yang secara natural sudah berkeringat bagi Republik ini," pungkasnya.

• Bahas Pihak yang Nyinyir ke PA 212, Yunarto Wijaya: Nyinyir Gak Akan Nambah Suara Junjungan Anda

Jawaban panitia terkait tudingan adanya agenda politik di reuni 212

Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 sekaligus panitia Reuni 212, Novel Bamukmin menjamin tak ada agenda politik di balik acara Reuni 212 yang digelar Minggu (30/11/2018).

Novel Bamukmin mengatakan jika memang diduga ada atribut atau ujaran berbau politik yang dibawa peserta Reuni 212, maka pihaknya siap menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

“Kami hanya akan sampaikan aspirasi sesuai konstitusi dalam acara itu, kalau memang ada yang menyebut-nyebut calon dan atribut politik maka kami serahkan sepenuhnya kepada Bawaslu,” ungkap Novel ditemui di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (30/11/2018).

Novel mengatakan pihak panitia sudah berulangkali menegaskan bila acara tersebut bukan panggung kampanye Pilpres 2019.

“Nanti kalau terbukti ada yang melanggar akan kami tegur dan musyawarahkan, dan kami pasrahkan sepenuhnya kepada Bawaslu karena kejadian seperti itu tak bisa duga di tengah jutaan orang,” tegasnya.

Novel Bamukmin menyatakan Reuni 212 selain bertujuan untuk merekatkan silaturahmi antarumat Islam, juga untuk menyampaikan aspirasi terkait pembakaran bendera yang beberapa waktu lalu terjadi di Jawa Barat.

“Tujuan kami membuat pemerintah melek untuk menuntaskan kasus pembakaran bendera, masal setiap kasus perlu kita kerahkan jutaan massa, apakah keadilan di negara ini sangat mahal,” pungkasnya. (*)