Mahfud MD Tanggapi Ajakan People Power Amien Rais hingga Rencana Gugatan Hashim ke PBB dan Interpol

"Selain DPT harus segera dibenahi, besok perhitungan hasil pemilu jangan pernah di Hotel Borobudur," kata Amien Rais seusai diskusi masalah Daftar Pemilih Tetap, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2019) sebagaimana dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews.com.

Alasannya, menurut anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu, di Hotel Borobudur banyak jin dan genderuwonya.

• Imbau Kaum Milenial untuk Tidak Golput, Mahfud MD: Pilihanmu Adalah Masa Depanmu dan Negaramu

Selain itu, kata Mantan Ketua MPR itu, di hotel yang terletak di Jakarta Pusat tersebut, banyak peretas alias hacker.

"Mereka banyak jin, banyak genedruwo di sana. Sekali-kali jangan di Hotel Borobudur, banyak sekali hacker," tuturnya.

Amien Rais menyarankan agar rekapitulasi suara Pemilu dilakukan di kantor KPU, atau di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Jadi kita yang sadar, jangan pernah di Borobudur itu. Apa Borobudur itu, lebih baik di DPR, itu yang paling untuk hari ini," paparnya.

Di tempat yang sama, komisioner KPU Viryan Aziz membantah rekapitulasi suara Pemilu secara manual bakal digelar di Hotel Borobudur.

Selama ini pihaknya melakukan rekapitulasi suara secara nasional di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

"Saya tidak tahu yang dimaksud Pak Amien apa. Tapi selama ini, rekapitulasi suara dilakukan di kantor KPU," cetus Viryan Aziz.

Hashim akan melapor ke PBB hingga interpol

Adik capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo sebelumnya juga mengatakan bahwa pihaknya akan melayangkan gugatan ke lembaga-lembaga internasional jika terbukti ada kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Hashim mengatakan ada indikasi kecurangan dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan KPU RI, karena hingga kini belum juga beres.

Pria yang menjabat Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno itu mengatakan pihaknya sudah menyisir DPT dan menemukan 17,5 pemilih invalid dalam DPT yang sudah dilaporkan ke KPU RI sejak 15 Desember 2018.

“Kalau ada kecurangan yang tidak ditangani kami akan lapor semua pihak, bisa Bareskrim Mabes Polri atau Interpol tergantung bagian hukum, kami juga akan laporkan ke International Court of Juctice atau Mahkamah Internasional PBB, ke human rights, pokoknya ke semua pihak yang sah,” ujar Hashim di Hotel Ayama Midplaza, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

Hashim menegaskan bahwa melaporkan dugaan kecurangan di Pemilu kepada lembaga internasional sah dilakukan.