Breaking News:

Update Sidang MK Terbaru

Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Jawab Tudingan soal Iklan Bioskop yang Dianggap Jadi Kampanye Terselubung

Tim hukum Prabowo-Sandi mempermasalahkan soal iklan pembangunan infrastruktur di bioskop yang dilakukan oleh Kemenkominfo.

Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN), Yusril Ihza Mahendra, membacakan jawaban dari pihak terkait atas tuntutan dari pemohon Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) pada sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019). 

TRIBUNSOLO.COM - Kuasa Hukum paslon Presiden dan Wakil Presiden 01 Joko Widodo dan Maruf Amin, Luhut MP Pangaribuan, menjelaskan jawaban dari pihaknya terkait pernyataan kuasa hukum paslon 02 yang menyebut kliennya telah melakukan kampanye terselubung dengan menampilkan iklan infrastruktur di bioskop.

Dalam jawabannya, Luhut menyebut sejumlah jawaban terkait hal tersebut.

Pertama, menurut pihaknya seperti dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews.com, iklan pembangunan infrastruktur di bioskop yang dilakukan oleh Kemenkominfo dengan menggunakan anggaran negara adalah merupakan sosialisasi keberhasilan Pemerintah.

Jika Pemohon (pihak paslon 02) beranggapan hal tersebut merupakan kampanye terselubung yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden dengan memanfaatkan anggaran negara, seharusnya Pemohon telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu.

"Akan tetapi sejauh ini tidak diketahui adanya laporan mengenai hal ini yang dilakukan oleh pemilih, pemantau, ataupun Pemohon," kata Luhut di ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Selasa (18/6/2019).

Yusril Mengutip Hadits Nabi di Sidang Sengketa Pilpres: Tentang Perangai Manusia yang Kerap Menuduh

Bahwa terkait hal ini, menurutnya, sebenarnya KPU melalui salah satu komisionernya telah secara tegas menyatakan iklan tersebut tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kampanye sebagaimana diatur di dalam UU Pemilu, karena iklan tersebut tidak mengandung Visi, Misi 
dan Program dari Pasangan Calon yang bertujuan memengaruhi masyarakat pemilih.

"Sedangkan mengenai citra diri karena iklan  tersebut merupakan iklan Pemerintah, maka tidak mengandung citra diri dari Pasangan Calon baik itu berbentuk foto, gambar atau suasana pasangan Capres-Cawapres berpasangan yang dipasang sebagaimana tercantum dalam bukti teregristasi nomor PT-30," kata Luhut.

Menurut pihaknya, perbuatan atau pernyataan yang dituduhkan kubu paslon 02 bukanlah pelanggaran Pemilu karena merupakan kegiatan resmi yang tidak berhubungan dengan kampanye Pilpres serta tidak pernah dinyatakan sebagai pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu baik berdasarkan temuan ataupun laporan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, mengatakan bahwa iklan pencapaian pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo di bioskop adalah kampanye terselubung.

Curhat Wawanto Caleg PDI-P Dapil IV Surakarta, Merasa Dicurangi di 38 TPS Kelurahan Nusukan, Solo

Bambang mengatakan, iklan tersebut tidak dapat dianggap sebatas sosialiasi keberhasilan pemerintah yang wajar untuk dipublikasi kepada masyarakat, melainkan juga sebagai kampanye.

Halaman
12
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved