Soal Kabar Gerindra Bakal Masuk Koalisi, Ace Hasan Sebut Jokowi akan Diskusi dengan KIK Lebih Dulu

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menyebut Presiden Jokowi akan terbuka menerima masukan dari Gerindra terkait konsep program kerja lima tahun ke depan.

Terlebih bila masukan dan konsep yang diberikan ditujukan untuk kebaikan bangsa.

Namun, Ketua DPP Golkar ini menjelaskan, Jokowi juga telah memiliki berbagai gagasan dan konsep kerja seperti yang disampaikan dalam kampanye Pilpres 2019.

"Kami tidak ingin asal menerima. Harus ada kesesuaian dengan apa yang kami tawarkan kepada rakyat sehingga kami memenangi Pilpres 2019 ini," kata Ace Hasan Syadzily kepada Tribunnews.com, Minggu (21/7/2019).

• PKB Menolak PAN Gabung Koalisi Jokowi-Maruf, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Lebih lanjut ia mengatakan, bila partai yang dipimpin Prabowo Subianto akan bergabung dengan pemerintah, tentu saja hal tersebut harus dibahas secara bersama-sama antara Jokowi dengan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Kalaupun Gerindra akan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan tentu akan dibahas bersama-sama dalam KIK," kata Ace.

Tukar konsep

Partai Gerindra mengungkap syarat jika harus bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Syarat itu menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bukan sekedar bagi-bagi kursi Kabinet.

"Kalau ke dalam itu tidak langsung bagi-bagi kursi," ujar anggota DPR RI ini kepada wartawan, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

• Diduga Gangguan Jiwa, Pria di Cianjur Nekat Gali Makam Ayahnya dan Bawa Jenazah Pulang ke Rumah

Syarat itu adalah tukar-menukar konsep-konsep mengenai pemerintahan lima tahun kedepan dari yang dimiliki Gerindra dan Koalisi Jokowi-Maruf Amin.

Menurut Dasco, konsep-konsep yang dimaksud itu lebih terkait dengan pangan, energi, dan sebagainya.

"Konsep mandiri pangan, ketahanan energi, ketahanan pangan terus, mandiri apa gitu ya, tadi saya lupa. Pokoknya itu jadikan satu konsep," ujar Dasco.

Kalau konsep Gerindra itu bisa diterima, maka akan ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut.

• PKB Menolak PAN Gabung Koalisi Jokowi-Maruf, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

"Kalau konsep mandiri-mandiri itu kemudian diterima, lalu kan nanti akan dihitung bidangnya berapa, orangnya berapa, kan begitu. Mungkin juga bisa dikalkulasi berapa yang sudah ada, berapa yang belum ada orangnya. Kan kira-kira begitulah," jelas anggota Dewan Pembina Gerindra itu.

Jika syarat tersebut diterima, maka Gerindra bisa berada di dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf.

"Kalau itu semua diakomodir, artinya di dalam. Kalaupun di luar, ya di luar dengan kritik membangun. Kira-kira begitu," tegas Dasco.

Yang jelas, dia menegaskan, konsep-konsep itu baru sekedar tawaran Gerindra.

"Nanti kalau diterima atau tidak, kan mesti diskusi lebih lanjut. Jadi belum tentu diterima," ucapnya.

Bebaskan pendukung

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta Presiden Joko Widodo membebaskan sejumlah tokoh pendukungnya yang terjerat kasus hukum.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, permintaan itu disampaikan Prabowo ketika bertemu Jokowi di Stasiun MRT Lebak Bulus hingga santap siang di Senayan, Sabtu (13/7/2019).

Cerita itulah yang pada akhirnya dibeberkan oleh Prabowo ketika menggelar rapat bersama seluruh dewan pembina partai di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/7/2019).

"Tadi sudah disampaikan kepada teman-teman dewan pembina bahwa pertemuan (dengan Jokowi) itu tujuannya adalah untuk meredam gejolak di masyarakat," ujar Dasco saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Baca: Demokrat Tidak Akan Minta Jatah Menteri, Tapi Kalau Diajak Jokowi Ini Syaratnya

"Dan juga untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam upaya menyelamatkan kawan-kawan yang saat ini sudah dan sedang mengalami proses hukum," lanjut dia.

Catatan pemberitaan Kompas.com, saat ini sejumlah tokoh pendukung Prabowo tengah terjerat kasus hukum, di antaranya mantan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko yang terjerat kasus kepemilikan senjata api ilegal dan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen yang terjerat kasus dugaan makar.

Ada pula sejumlah tokoh yang terseret kasus makar, yakni Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus putri presiden pertama Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, aktivis Ratna Sarumpaet, dan Adityawarman Taha.

Kemudian ada Eggi Sudjana, Lieus Sungkharisma, Rizieq Shihab, dan Bachtiar Nasir.

Kepada seluruh dewan pembina partai, lanjut Dasco, Prabowo juga menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Presiden Jokowi mendadak.

Oleh sebab itu, ia tidak memiliki cukup waktu untuk memberitahukannya terlebih dahulu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya.

"Pada prinsipnya, Pak Prabowo tadi menerangkan bahwa rencana pertemuan MRT yang memang tidak disampaikan ke dewan pembina karena sifatnya mendadak dan situasional," kata Dasco.

Arah koalisi

Dewan Pembina Gerindra menggelar rapat di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, (19/7/2019).

Salah satu keputusan hasil rapat tersebut yakni mempercayakan kepada Prabowo Subianto untuk mengambil langkah strategis salah satunya arah koalisi.

"Seluruh dewan pembina memberi kepercayaan sepenuhnya kepada ketua dewan pembina untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mengambil keputusan-keputusan partai keluar," ujar Ahmad Muzani di Hambalang, Jumat, (19/7/2019).

Saat ini menurut Muzani, Prabowo sedang melakukan sejumlah komunikasi, melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak, dan menerima sejumlah aspirasi dari pendukung dan relawan.

"Mengakomodasi semua pandangan ke depan, karena itu beliau rapat hari ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi keputusan-keputusan yang akan datang," katanya.

Intinya menurutnya Muzani, Partai Gerindra saat ini sedang menguatkan soliditas di internal partai.

Terkait bagaimana kebijakan partai ke luar termasuk apakah akan tetap oposisi atau koalisi semua diserahkan kepada Prabowo.

"Secara eksplisit hubungan kita dengan pemerintahan tak dibahas secara panjang lebar, tapi itu bagian dari pembahasam, karena kita menyerahkan sepenuhnya kepada pak Prabowo," pungkasnya. (Srihandriatmo Malau)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Akan Bahas Bersama KIK Bila Gerindra Berniat Gabung Pemerintah