RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Belum Disahkan, DPR Disebut Anggap Isu Kekerasan Tak Penting

Organisasi Solidaritas Perempuan menilai belum disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual oleh DPR RI menunjukan watak anggota DPR RI.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Belum Disahkan, DPR Disebut Anggap Isu Kekerasan Tak Penting
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Suasana Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019). 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Organisasi Solidaritas Perempuan menilai belum disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual oleh DPR RI menunjukan watak anggota DPR RI yang toleran terhadap kekerasan seksual.

Tidak hanya itu, Ketua Solidaritas Perempuan, Dinda Nur Annisa Yura menilai hal itu menujukan watak anggota DPR RI yang menganggap bahwa isu kekerasan seksual tidak penting, dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews.com.

Lebih jauh, bahkan belum disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan seksual juga menujukan watak anggota DPR RI yang tidak menghargai perempuan sebagai manusia dan melihat perempuan lebih rendah dari laki-laki dalam konteks kehidupan manusia.

"Tidak seriusnya DPR terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual itu sebenarnya menunjukan watak anggota DPR itu seperti apa," kata Dinda di kantor Sekretariat Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria di Pancoran Jakarta pada Minggu (22/9/2019).

Menurut Dinda hal itu secara umum juga menunjukan bagaimana DPR lebih mengutamakan RUU yang pro investasi, menghilangkan kebebasan berpendapat dan mempersempit demokrasi.

RUU KPK Disahkan, Refly Harun: Banyak Elite Waswas dengan KPK Karena Namanya Disebut Sejumlah Kasus

Padahal, menurutnya angka kekerasan seksual tidak pernah turun dan bahkan tidak ada satu data pun yang bisa menggambarkan secara akurat angka kekerasan seksual itu setinggi apa.

Padahal menurutnya, kekerasan seksual adalah satu bentuk kejahatan yang serius.

"Kenapa ini tidak dianggap penting, artinya DPR tidak merasa perempuan itu penting dan perempuan harganya sama dengan manusia lainnya," kata Dinda.

Tidak hanya itu, Dinda juga menyayangkan sijap pemerintah terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut meski ia mengakui bahwa pihaknya telah melakukan advokasi dengan beberapa kementerian, misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Namun menurutnya, langkah tersebut tidak cukup karena jika bicara soal Undang-Undang maka hal itu seharusnya menjadi kebijakan nasional yang seharusnya multi sektor, multi kementerian.

"Saya pikir kalau misalnya pemerintah serius dengan hal ini seharusnya ada tindakan. Tapi kan memang tidak ada pernyataan, pembelaan, dan upaya apapun yang dilakukan untuk mendukung disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," kata Dinda. (Tribunnews.com/Gita Irawan) 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "DPR Dinilai Tidak Serius Selesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual"

Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved