Busyro Muqoddas Akui Malas Tanggapi Kabinet Baru, Tetapi Sebut Ada yang Tidak Sesuai Kapasitasnya

Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas memberikan tanggapannya mengenai susunan Kabinet Indonesia Maju yang baru saja dilantik.

Busyro Muqoddas Akui Malas Tanggapi Kabinet Baru, Tetapi Sebut Ada yang Tidak Sesuai Kapasitasnya
TribunSolo.com/Agil Tri
Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas usai acara Dies Natalis ke 61 UMS di Sukoharjo, Kamis (24/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas memberikan tanggapannya mengenai susunan Kabinet Indonesia Maju masa kepimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'aruf Amin.

Saat ditanyai mengenai susunan kabinet itu, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku malas menanggapi Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Jokowi.

"Malas saya menanggapi kabinet tapi saya mau tetap menyampaikan pada masyarakat, ada beberapa yang tidak sesuai kapasitasnya," kata Busyro usai menghadiri Dies Natalis ke-61 UMS di Sukoharjo, Kamis (24/10/2019).

Busyro mencontohkan ada bebarapa kementerian yang dianggapnya sebagai not right man in right job atau orang tidak tidak tepat dalam pekerjaannya yakni Kementrian Agama (Kemenag) dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Kalau menempatkan Fachrul Razi dari basic TNI karena radikalisme itu tidak tepat, karena urusan Kemenag tidak hanya itu," jelasnya.

AHY Batal Jadi Menteri, Hubungan SBY dan Megawati Kembali Diungkit

Sidang Perdana Kabinet, Presiden Jokowi Ingatkan Menterinya untuk Kerja Tim Bukan Individu

"Apalagi radikalisme terlalu mengerucut pada simbol dan gerakan satu agama tertentu," tutur dia menegaskan.

Satu lagi mengenai Mendikbud, sebagai kementrian yang akan menentukan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, seharusnya dipimpin oleh orang yang memahami dunia pendidikan.

Dia juga mengritisi komposisi kabinet penegakan hukum.

Erick Thohir Siap Dicopot jika Tak Becus Jadi Menteri BUMN

Pengamat Prediksi Tantangan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan

Menurutnya, penegakan hukum ke depan sangat ditentukan oleh suprastruktur kekuasaan pemerintah, baik dari istana maupun DPR.

Halaman
1234
Penulis: Agil Tri
Editor: Aji Bramastra
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved