Anggaran Penyelenggaraan Pilkada Sukoharjo 2020 Dinaikkan Pemkab Rp 2 Miliar, Ini Rinciannya

Pemkab Sukoharjo resmi menaikkan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 mendatang.

Anggaran Penyelenggaraan Pilkada Sukoharjo 2020 Dinaikkan Pemkab Rp 2 Miliar, Ini Rinciannya
TribunSolo.com/Agil Tri
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sukoharjo, Gunawan Wibisono dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo, Nuril Huda saat berjabat tangan di ruang rapat Sekda Sukoharjo, Jumat (8/11/2019). 

Anggaran itu digunakan untuk membiayai tahapan pelaksanaan pilkada yang telah bergulir hingga coblosan pada September 2020.

"Tidak ada masalah lagi. Kami bakal mempertanggungjawabkan anggaran pilkada yang berasal dari APBD Sukoharjo," imbuhnya.

Prosesi penandatangan NPHD adendum dilakukan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sukoharjo, Gunawan Wibisono dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo, Nuril Huda dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo, Bambang Muryanto.

Selain itu, acara penandatanganan NPHD adendum juga dihadiri oleh Sekda Sukoharjo, Agus Santosa.

Bawaslu Sukoharjo juga menerima dana hibah pengawasan pemilu senilai Rp 8 miliar.

Anggaran pengawasan pemilu ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan selama tahapan Pilkada bergulir, seperti kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan komunitas masyarakat.

Sementara itu, Sekda Sukoharjo, Agus Santosa, menyatakan dana hibah pelaksanaan dan pengawasan pemilu harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

"Saya berharap ada pengecekan penggunaan anggaran secara periodik. Hal ini untuk mengantisipasi kesalahan administrasi," pungkasnya. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Asep Abdullah Rowi
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved