Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Konflik Natuna

Dedi Mulyadi Mengaku Rindu Ketegasan Prabowo Soal Natuna: Lebih Baik Miskin daripada Terinjak

Sikap tegas Prabowo soal nasionalisme, kata Dedi, kerap ditunjukkan saat kampanye Pemilihan Presiden 2019.

Editor: Hanang Yuwono
Tribunnews/Irwan Rismawan
Prabowo Subianto (kiri) didampingi Edhy Prabowo keluar dari dalam kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019) sore. 

TRIBUNSOLO.COM, BANDUNG - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengaku sangat merindukan sikap tegas Prabowo Subianto ketika kedaulatan bangsa terusik di Natuna.

Sikap tegas Prabowo soal nasionalisme, kata Dedi, kerap ditunjukkan saat kampanye Pemilihan Presiden 2019.

Saat ini, kata Dedi, Prabowo menjadi Menteri Pertahanan RI dan diminta bertindak ketika kedaulatan bangsa terusik di Natuna, Kepulauan Riau.

"Pak Prabowo, kami mendambakan kegarangan bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik," kata Dedi melalui rilis yang diterima, Minggu (5/1/2020).

Polemik Kapal China Masuk Laut Natuna, Prabowo Subianto: Kita Cool Saja, Santai

Dedi mengatakan menjaga wilayah perairan dengan tujuan menjaga kedaulatan dan melindungi seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kewajiban yang melekat pada negara.

Menurut Dedi, hubungan persahabatan dengan pemerintah Cina adalah hubungan setara.

Karena setara, ketika ada kekayaan yang diambil, sikapnya bukan lagi perundingan, melainkan tindakan tegas.

Namun, tindakannya bukan berdasarkan pendekatan militer, melainkan tindakan sipil yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, tindakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang dilakukan Susi Pudjiastuti saat menjadi Menteri KKP adalah metodologi yang tepat dalam menegakkan aturan kelautan.

Ini Sikap Tegas Laksdya TNI Yudo Margono saat Mempertahankan ZEE di Perairan Natuna

"Kalau tujuannya adalah melindungi kekayaan ikan kita, sebenarnya metodologi yang dipakai Bu Susi itu cukup merepotkan pencuri ikan," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu.

Menurut Dedi, kalau urusan kedaulatan bangsa, pelanggaran keamanan dan batas negara, yang harus dilakukan adalah sikap tegas dan tanpa kompromi. Sikap itu yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.

"Dan itu sudah disebutkan oleh Komisi I DPR RI bahwa harus ada tindakan tegas tanpa kompromi," kata Dedi, dikutip TribunSolo.com dari Tribun Jabar.

Dedi mengatakan, saat ini semua pihak tidak usah lagi membuat alibi beragam.

Video Penampakan 30 Kapal Asing ke Natuna, Tertangkap Kamera Pesawat Angkatan Laut

Ia menegaskan, sikap penenggelaman kapal itu adalah efektif dan harus dilakukan.

Tapi pendekatannya bukan militer, melainkan perlindungan kelautan yang dikelola di bawah komando Kementerian Kelautan dan Perikanan, bukan menteri pertahanan, karena konteksnya berbeda.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved