Warga Klodran Tolak Depo Sampah
Begini Tanggapan Kades Klodran Soal Depo Sampah yang Ditolak Warganya di Tepian Sungai Bengawan Solo
Pemerintah Desa (Pemdes) Klodran angkat bicara penolakan warganya terkait pembangunan depo sampah di tepian anak Sungai Bengawan Solo, Kali Pepe.
Penulis: Adi Surya Samodra | Editor: Asep Abdullah Rowi
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra
TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR -- Pemerintah Desa (Pemdes) Klodran angkat bicara penolakan warganya terkait pembangunan depo sampah di tepian anak Sungai Bengawan Solo, Kali Pepe.
Tepatnya, Dusun Mantren RT 02 RW 07, Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.
Kepala Desa Klodran, Warsito menyampaikan, pembangunan depo sampah sebenernya sudah diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa tiga tahun yang lalu.
"Setiap musrenbang desa yang diwakili RT, RW, dan perwakilan masyarakat kita sampaikan," ujar Warsito kepada TribunSolo.com, Rabu (8/1/2020).
"Besok ada alternatif untuk mengelola sampah, satu akan ditempatkan di mantren, dan yang kedua di dekat tol," imbuhnya membeberkan.
Permohonan pembangunan depo sampah di dekat tol Solo-Kertosono belum direspon sampai saat ini.
"Karena kemarin mengajukan, pihak tol belum ada jawaban," tutur Warsito.
• Warga Klodran Surati Pemdes Soal Penolakan Depo Sampah di Kampung & Tepi Bengawan Solo, Ini Isinya
• Depo Sampah Dibangun di Tepian Sungai Bengawan Solo, Warga Klodran Surati Pemdes
Warsito mengaku tidak mendapat penolakan saat mengusulkan pembangunan depo sampah dalam Musrenbang Desa Klodran.
"Tidak ada penolakan, kita sudah tawarkan itu setiap musrenbang, seharusnya perangkat RT, RW, atau perwakilan warga juga ikut menyampaikan ke warga lain," aku dia.
• Belajar Komputer di Sanggar Milik Pria di Wonogiri Ini, Bayar Kelas Hanya dengan Sampah
• Warga Klodran Tolak Depo Sampah di Tepian Bengawan Solo, Pemdes Tak Sosialisasi, Ini Penampakannya
"Sudah hampir tiga tahun kita sampaikan terus, tapi realisasinya belum dilakukan karna menunggu dana," tambahnya.
Warsito menyampaikan perangkat RT, RW, atau perwakilan warga yang ikut musrenbang desa tidak mengusulkan solusi pengelolaan sampah.
"Waktu musrenbang tidak ada yang usul pokoknya setuju," ujar dia.
Warsito menganggap wajar adanya penolakan warga atas usulan pembangunan depo sampah itu.
"Mulai tahun 2017 kita munculkan tidak ada masalah, sekarang muncul seperti itu wajar karena pola berpikirnya masyarakat berbeda," tandasnya. (*)
