Dugaan Mafia Tanah di Sukoharjo

Soal Temuan 26 Sertifikat Tanah Ganda, Pemerintah Desa Mojorejo Sukoharjo Sebut Hal Itu Mengada-ada

Pemerintah Desa (Pemdes) Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo menilai soal sertifikat ganda di wilayahnya mengada-ada.

Soal Temuan 26 Sertifikat Tanah Ganda, Pemerintah Desa Mojorejo Sukoharjo Sebut Hal Itu Mengada-ada
TribunSolo.com/Agil Tri
Kantor Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, Senin (20/1/2020). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUSOLO.COM, SUKOHARJO – Pemerintah Desa (Pemdes) Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo menilai soal sertifikat ganda di wilayahnya mengada-ada.

Kades Mojorejo, Sadiran menjelaskan, mempertanyakan temuan LSM Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) RI soal 26 sertifikat ganda di wilayahnya.

Menurutnya temuan itu mengada-ada dengan sumber data yang masih belum jelas.

"Tadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Polres Sukoharjo sudah ke sini dan melakukan cek & ricek di lapangan," ungkap dia kepada TribunSolo.com, Senin (20/1/2020).

"Dan kita tidak menemukan sertifikat ganda," jelasnya menekankan.

Dia menuturkan, selama ini tidak ada laporan dari warganya soal sertifikat ganda dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun lalu.

"Warga di sini juga adem-adem saja, tidak ada masalah, itu mengada-ada," imbuhnya.

Maka dia menganggap temuan sertifikat ganda itu tidak tepat.

Reaksi Warga Dapati Sertifikat Tanahnya Ganda, Ada 26 Buah Termasuk Miliknya di Mojorejo Sukoharjo

Ada Temuan 26 Sertifikat Ganda di Sukoharjo, BPN Sebut Ada Kelalaian

Selanjutnya, dia akan melaporkan hasil sidaknya dengan BPN dan Polres Sukoharjo ini kepada Camat Bendosari.

"Nanti Pemerintah Kabupaten juga akan saya lapori, agar mengetahui kejadian yang sebenarnya," lanjutnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, LAPAAN RI mengindikasi ada sejumlah kejelanggalan dan pelanggaran, yakni ada mafia tanah sengaja menggandakan sertifikat dengan surat-surat palsu.

Misalnya membuat leter c palsu, surat waris dan kematian palsu, juga pelaporan palsu pada BPN selaku pembuat sertifikat.

Kemudian kejanggalan dengan kelalaian BPN dalam melakukan cek dan rechek, yang mana tidak ada pengawasan dan penelitian berkas, dari berkas permohonan sertifikat dengan program PTSL. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Asep Abdullah Rowi
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved