7 FAKTA Sengketa Tanah Sriwedari Antara Ahli Waris dengan Pemkot Solo yang Diminta Segera Dieksekusi

7 fakta tentang persengketaan tanah Sriwedari di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Solo kembali mencuat.

TribunSolo.com/Adi Surya
Lahan Sriwedari yang sebagian dibuat masjid oleh Pemkot Solo. 

TRIBUNSOLO.COM - Persengketaan tanah Sriwedari di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Solo kembali mencuat.

Masih sama, perselisihan sejak tahun 1970 itu terjadi antara ahli waris RMT Wirjodiningrat dengan Pemkot Solo.

Kini, ahli waris yang melalui kuasa hukumnya, Anwar Rachman meminta eksekusi atau pengosongan paksa tanah Sriwedari yang sebagian sudah di bangun masjid sebesar Rp 165 miliar.

Permintaan itu disampaikan setelah Pengadilan Negeri (PN) Solo menerbitkan Penetapan Eksekusi Pengosongan No: 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo No:31/Pdt.G/2011/PN SKA Jo No: 87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No: 3249-K/Pdt/2012 tanggal 21 Februari 2020.

Berikut 7 fakta tentang sengketa kasus tanah Sriwedari antara ahli waris dengan Pemkot Solo :

1. Luas Tanah 10 Hektar

Tanah Sriwedari bakal dieksekusi paksa oleh pemohon ahli waris tanah Sriwedari RMT Wirjodiningrat melalui Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Adapun tanah yang diminta untuk dieksekusi seluas 10 hektar.

Hal itu setelah PN Surakarta menerbitkan Penetapan Eksekusi Pengosongan No: 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo No:31/Pdt.G/2011/PN SKA Jo No: 87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No: 3249-K/Pdt/2012 tanggal 21 Februari 2020.

"Itu berisi perintah untuk melakukan eksekusi pengosongan paksa kepada Pemkot Solo untuk menyerahkan tanah Sriwedari seluas 10 hektar pada ahli waris Sriwedari RMT Wirjodiningrat," kata Kuasa Hukum Ahli Waris Dr HM Anwar Rachman, SH, MH, Rabu (3/3/2020).

Artinya kepemilikan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) milik RMT Wirjodiningrat.

Bahkan, sebelum ini sudah ada 13 kali teguran (aanmaning) pada Pemkot Surakarta namun tidak diindahkan.

Malah, menurut Anwar Pemkot membuat persoalan baru seperti merusak bangunan, merusak barang yang telah disita, membangun bangunan di atas tanah milik orang lain seperti kantor, masjid, dan lain sebagainya.

"Pemkot juga menyebarkan kabar bohong kepada masyarakat bahwa tanah Sriwedari adalah milik pemkot," kata Anwar.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved