Breaking News:

Solo KLB Corona

Tahapan Pilkada 2020 Ditunda Akibat Corona, KPU Sukoharjo Nonaktifkan PPK dan PPS per 1 April 2020

PPK, PPS, dan THL Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo dinonaktifkan per 1 April 2020 akibat penundaan tahapan Pilkada 2020.

Penulis: Agil Tri | Editor: Adi Surya Samodra
TribunSolo.com/Agil Tri
Ketua KPU sukoharjo Nuril Huda. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO – Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Tenaga Harian Lepas (THL) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo dinonaktifkan per 1 April 2020.

Diantaranya, tiga PPS tiap desa dikalikan 167 desa/kelurahan dengan total 501 PPS, lima PPK tiap kecamatan dikalikan 12 dengan total ada 60 PPK dan delapan THL sekretariat KPU Sukoharjo.

Penonaktifan tersebut sebagai imbas dari penundaan sejumlah tahapan Pilkada Serentak 2020 akibat pandemi Corona.

Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda mengatakan saat ini sudah tidak ada tahapan pilkada yang dijalankan, sehingga tidak ada output kinerja KPU dan petugas dibawahnya.

Liga 2 Diundur 2 Bulan, Iman Budi Pemain Persis Solo Paksa Latihan Tiap Hari agar Fisik Tak Menurun

Satu PDP Asal Sragen Meninggal di RSUD Dr Moewardi Solo, Hasil Swab Belum Keluar

Larang Keras Desa Lakukan Lockdown Lokal, Bupati Wonogiri: Jangan Asal Ambil Kebijakan

Penonaktifan tersebut merupakan konsekuensi dan kebijakan yang ditempuh KPU Sukoharjo karena uang insentif mereka diambilkan dari dana hibah yang dipertimbangkan dari output pekerjaan.

“Karena tidak ada output maka PPK, PPS dan THL sementara dinonaktifkan mulai 1 April, sampai batas yang belum ditentukan, sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat dan KPU RI,” kata Nuril, Selasa (31/3/2020).

Nuril menjelaskan sejumlah tahapan Pilkada Sukoharjo 2020 juga ikut ditunda, diantaranya verifikasi syarat dukungan calon persorangan, pelantikan PPS, Pembentukan petugas PPDP (pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih) dan pelaksanaan PPDP.

“Karena Sukoharjo tidak ada calon independen, maka hanya tiga tahap yang ditunda,” imbuhnya.

Untuk kebijakan diluar tahapan, KPU Sukoharjo akan mempertimbangkan status kejadian luar biasa  untuk Kabupaten Sukoharjo dan mengacu pada Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI berkiatan pemberlakuan Work From Home (WFH).


“Semua bekerja dirumah, diberlakukan piket setiap hari ada satu komisiner, satu kasubag, satu staf dan satu THL, sampai 7 april, kebijakan ini bisa diperpanjang sesuai situasi dan kondisi,” kata Nuril.

Untuk tahapan sosialisasi, Nuril mengaku juga tidak bisa melakukan secara aktif, karena saat ini masih menunggu keputusan resmi dari KPU RI, apakag pelaksanaan Pilkada tetap sesuai jadwal atau ditunda atau ada perubahan jadwal.

Tak hanya KPU Sukoharjo, Bawaslu Sukoharjo juga menerapkan kebijakan serupa.

Menurut Ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto, seluruh Panwascam dan pengawas desa/kelurahan juga dinonaktifkan sementara.

“Mulai hari ini panwascam dan pengawas desa/kelurahan juga dinonaktifkan sementara, sambil menunggu keputusan dari Bawaslu RI,” kata Bambang. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved