Setelah BPJS, Pemkot Solo Juga Ajukan Surat Nunggak Bayar Listrik ke PLN, Ini Alasanya

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ryantono Puji Santoso

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Anggaran Daerah Kota Solo yang sebelumnya banyak dialihkan untuk penanganan Covid-19 mulai berdampak pada alokasi dana lainnya.

Saat ini, Pemkot Solo mengajukan surat untuk menunggak bayar listrik pada PLN untuk tagihan bulan ini.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, surat permohonan menunggak bayar listrik ini sudah ditandangani dirinya.

• 200 Seniman Solo Dapat Bantuan dari Presiden Joko Widodo, Wali Kota Solo: Seniman Juga Terdampak

• Seorang Bayi di Sragen yang Jarinya Digigit Kutu Kucing Meninggal, Ini Pendapat Dokter Hewan

"Sudah (ditandangani) tapi belum tahu dikirim atau belum, intinya minta menunggak bayar listrik ke PLN," papar dia, Jumat (29/5/2020).

Dia mengatakan, untuk pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Solo saja sebulan mencapai Rp 5 Miliar.

"Belum lagi lainnya, seperti listrik di Balaikota Solo dan kebutuhan lain," kata Rudy.

Menurut Rudy pengalihan anggaran untuk antisipasi Corona ini cukup banyak, sehingga berdampak pada alokasi anggaran lainnya.

Sementara itu, untuk Penghasilan Asli Daerah (PAD) juga minim lantaran kondisi pandemi corona ini.

Berkaitan dengan tunggakan pembayaran premi BPJS Kesehatan yang ditanggung Pemerintah Daerah akan dibayarkan dari anggaran perubahan.

• Kasus Positif Corona Sukoharjo Peringkat 4 Besar di Jateng, Pemkab Masih Kaji Penerapan New Normal

• Grha Wisata Solo Resmi Ditutup, 49 Pemudik yang Masih Dikarantina Diboyong ke Dalem Joyokusuman

"Yang BPJS setelah perubahan, kalau perubahan Juli atau Agustus nanti dibayar pada September," jelasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Pemkot Solo telah melakukan audiensi dengan BPJS Kesehatan Surakarta terkait pembayaran angsuran premi.

• Pilkada Solo 2020 di Tengah Pandemi Corona, Anggaran Membengkak Rp 10,1 Miliar, Ini Rincian dari KPU

Hal ini terkait Pemkot Solo yang hanya bisa melakukan pembayaran angsuran premi sampai bulan Mei ini saja.

Sementara, bulan Juni nanti Pemerintah Kota Solo belum memiliki anggaran untuk membayar premi BPJS masyarakat miskin dan rentan miskin yang di cover APBD Solo.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, pihaknya melakukan audiensi dengan BPJS Surakarta dan mengirimkan surat pada BPJS pusat berkaitan persoalan tersebut.

"Sudah kita kirimkan surat," kata Rudy, Rabu. (*)