Bukan Rp 10,1 Miliar, Anggaran Pilkada Solo Kembali Membengkak, Ini Rinciannya

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Anggaran Pilkada Solo 2020 kembali membengkak guna memenuhi protokoler kesehatan Covid-19 yang dianjurkan pemerintah.

Adapun besaran anggaran itu hampir menyentuh angka Rp 11,1 miliar.

Awalnya, komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo telah mengkalkulasi adanya penambahan Rp 10,1 miliar di luar dana yang sudah dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 15 miliar.

• Meski Utang Listrik dan BPJS, Pemkot Solo Pastikan Anggaran Pilkada Solo Tak Disunat

• Reaksi Dinas Kesehatan Solo Dapati Klaim Pedagang Pasar Kadipolo Syukuran Klaim Bebas Covid-19

Ketua KPU Kota Solo, Nurul Sutarti menjelaskan penambahan yang ada menyesuaikan hasil rapat antara KPU RI, pemerintah, dan DPR.

"Penambahan karena ada ketentuan baru, saat ini ada pembatasan jumlah pemilih di TPS maksimal 500 per TPS, sebelumnya di undang-undang ada 800 pemilih per TPS," terang Nurul kepada TribunSolo.com, Kamis (11/6/2020).

"Itu karena protokoler kesehatan Covid-19 dan hasil rapat KPU dengan pemerintah dan DPR," tambahnya.

Pembatasan tersebut, lanjut Nurul, membuat KPU Kota Solo harus menambah jumlah TPS, dari yang semula 1.016 menjadi 1.258 tempat.

"Anggaran bertambah, karena setiap tahapan sesuai kebutuhan protokoler kesehatan, untuk penyediaan APD seperti masker, hand sanitizer, disinfektan,dan thermo gun di setiap TPS," tutur Nurul.

• Jelang New Normal, Inilah 5 Arahan Jokowi Agar Tak Ada Gelombang Kedua Covid-19

• Tanggapi PSBB di Indonesia, Ahli Epidemiologi: Baru Turun Sedikit Sudah Mau Dibuka Pasti Naik Lagi

Adapun rincian penambahan, anggaran penambahan 242 TPS mencapai Rp 1.634.841.300 dan protokol kesehatan Covid-19 sebanyak Rp 9.005.234.000.

Total keseluruhan penambahan anggaran Pilkada Solo 2020 sebesar RP 10.640.075.300.

"Rencana anggaran biaya sudah kami sampaikan ke Wali Kota Solo," ucap Nurul.

Terpisah, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo memastikan anggaran Pilkada Solo yang telah disiapkan tahun lalu masih tersedia.

• Massa Tyfontex Hendak Gelar Unjuk Rasa, Polisi Minta Massa Bubar

Itu sesuai intruksi dari pemerintah pusat bahwasanya anggaran tersebut tidak boleh dikurangi.

"Tidak ada pemotongan, tidak kita otak-atik, saya minta dana yang ada dicukup-cukupkan, dilakukan efisiensi," tutur dia.

"Kalau tidak cukup, kemarin penjelasan Ketua KPU RI dapat dibantu dari APBN," pungkasnya. (*)