Pilkada Sukoharjo 2020

Data Pemilih Sementara Sukoharjo Jadi Sorotan, Bawaslu Tuding Ada Data yang Tidak Transparan

Data Pemilih Sementara Sukoharjo Jadi Sorotan, Bawaslu Tuding Ada Data yang Tidak Transparan

Penulis: Agil Trisetiawan | Editor: Aji Bramastra
(KOMPAS/HANDINING)
Ilustrasi Pilkada Sukoharjo. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Hasil Coklit yang di lakukan KPU Sukoharjo membuahkan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada Sukoharjo 2020.

Namun, data yang dipaparkan KPU tersebut, mendapat sorotan dari Bawaslu Sukoharjo.

Berkaca dari Pendaftaran ke KPU, Bawaslu Sukoharjo Minta Tak Ada Pengerahan Massa : Bakal Dibubarkan

Unik, Calon Bupati dan Wakilnya yang Kini Bertarung di Pilkada Sukoharjo 2020 Pernah Jadi Guru

Menurut Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto, hasil coklit pemutakhiran data pemilih Pilkada 2020 tidak memenuhi syarat alias TMS.

"Data TMS harusnya bisa disampaikan atau dipublikasikan, jadi jelas yang meninggal berapa, pindah domisili berapa" katanya, Minggu (13/9/2020).

Bambang melihat, data yang disampaikan kurang transparan menyangkut alur kronologinya.

Sebab, sebelum rapat pleno dimulai, komisioner Bawaslu Sukoharjo tidak mendapat salinan kronologi input data DPS hasil dari coklit yang telah dihimpun Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

"Kami sudah menanyakan adanya selisih data, itu alur kronologinya bagaimana, tapi tahu-tahu yang disampaikan hasilnya dari penjelasan lisan," jelasnya.

"Seperti di antaranya ada yang sudah meninggal dan ada yang pindah domisili," paparnya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda menjelaskan, data yang telah disampaikan sudah A1 sesuai dengan 'sidalih' atau sistem data pemilih.

Perbedaan yang terjadi adalah akumulasi rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Teman-teman PPK sudah membuat kronologi, jadi setelah di snapshot ternyata ada input yang salah." ucapnya.

"Maka fakta itu harus dijelaskan melalui kronologi yang ada dan masing-masing partai politik, Bawaslu sudah kita berikan salinan tentang kronologi itu," terangnya.

Nuril menjelaskan, hal ini nanti antara 'Sidalih' dengan hasil rekapitulasi bisa sama setelah ada tahapan perbaikan, khususnya masukan dari masyarakat paska penetapan DPS.

"Karena kalau sekarang dirubah sudah tidak bisa, Sidalih itu sampai saat tertentu harus di snapshot untuk kebutuhan pleno." jelasnya.

"Ini hanya persoalan data dan pada saatnya nanti akan sinkron," tandasnya. (*)

Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved