Breaking News:

Pilkada 2020

Tekan Angka Golput Pada Pilkada 2020 Karena Covid-19, KPU Usulkan Kotak Suara Keliling

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan metode tambahan untuk digunakan dalam pemungutan suara Pilkada 2020 yakni kotak suara keliling (KSK).

Editor: Agil Tri
KOMPAS.com/ MOH NADLIR
Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat 

TRIBUNSOLO.COM - Pelaksanaan Pilkada 2020 memang sangat berbeda dengan Pilkada yang sudah ada.

Sebab, pada Pilada 2020 ini, dilaksanakan ditengah pandemi virus corona, sehingga jalannya Pilkada harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan metode tambahan untuk digunakan dalam pemungutan suara Pilkada 2020 yakni kotak suara keliling (KSK).

Metode ini memungkinkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya untuk memfasilitasi pemilih menggunakan hak suara mereka.

"Selama ini metode pemungutan suara hanya melalui TPS, namun di tengah pandemi ini, metode KSK (dapat) menjadi alternatif," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Minggu (20/9/2020).

Sejumlah Desa di Klaten Alami Kekeringan, BPBD Sebut Jumlahnya Menurun dari Tahun Lalu

Sekjen MUI Usulkan Pilkada 2020 Ditunda, Kasus Covid-19 yang Belum Mereda Jadi Alasannya

Terjadi Gempa 2,9 SR di Solo, BMKG Berencana Pasang Jaringan Pendeteksi Gempa

Pantai Sari Pekalongan Terkena Banjir Rob, Sejumlah Pemukiman Warga Tergenang Air Laut

Pramono mengatakan, metode KSK dapat diperuntukkan bagi pemilih yang takut datang ke TPS karena situasi pandemi, pemilih yang tengah mengisolasi diri, atau yang positif Covid-19.

Ketentuan mengenai kriteria pemilih yang menggunakan metode KSK bisa diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU (PKPU).

Petugas yang mendatangi pemilih pun akan dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) supaya tak terjadi penularan virus.

"Intinya KSK ini untuk jemput bola, agar tingkat partisipasi tidak mengalami penurunan," ujar Pramono.

Pramono mengatakan, metode KSK sebenarnya sudah sering digunakan dalam pemungutan suara pemilu nasional yang digelar KPPS di luar negeri.

Adapun KPU tidak mengusulkan pemungutan suara melalui pos atau surel karena akuntabilitasnya dinilai rendah.

Dengan metode tersebut, tak dapat dipastikan apakah sebuah surat suara yang dikirim melalui pos benar-benar dicoblos oleh pemilih atau oleh orang lain.

Hal ini juga untuk menghindari terulangnya kasus surat suara tercoblos ketika Pemilu 2019 lalu di Malaysia.

"Jadi yang diusulkan hanya dua metode, TPS dan KSK," ujar Pramono.

Meski begitu, menurut Pramono, untuk dapat direalisasikan, metode pemungutan suara KSK ini harus lebih dulu diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pilkada.

Setelah Perppu diterbitkan, barulah KPU menuangkannya dalam PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara.

"Kalau nggak ada payung hukum di Perppu atau revisi UU Pilkada, maka tidak bisa dilaksanakan oleh KPU. Karena metode pemungutan suara itu (di TPS) itu dasar hukumnya UU," kata dia.

Untuk diketahui, tahapan Pilkada 2020 tetap digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tengah pandemi Covid-19.

Pada 4-6 September lalu, KPU menyelenggarakan pendaftaran peserta Pilkada. Dalam waktu dekat yakni 23 September, KPU bakal menggelar penetapan pasangan calon kepala daerah.

Hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/09/20/17133601/kpu-usulkan-metode-tambahan-untuk-pilkada-2020-berupa-kotak-suara-keliling?page=all#page2.
Penulis : Fitria Chusna Farisa
Editor : Bayu Galih

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved