Dua Paslon Wonogiri Gunakan Kata Nyawiji dalam Tagline Kampanye, Josss: Ini Pelanggaran Etika

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI - Dua Paslon dalam Pilkada Wonogiri telah menyerahkan desain APK mereka ke KPU.

Meski sempat dipersoalkan, namun kedua Paslon baik Hartanto-Joko Purnomo (Harjo) dan  Joko Sutopo-Setyo Sukarno (JOSSS) sama-sama menggunakan kata Nyawji dalam tagline mereka.

KPU Wonogiri pun telah membuat berita acara perihak desain APK yang telah diberikan ke KPU oleh kedua Paslon.

Ketua Tim Kampanye paslon Joko Sutopo-Setyo Sukarno (JOSSS), Sriyono menyatakan tidak akan menyengketakan berita acara KPU Wonogiri itu.

"Sampai saat ini kami belum berpikir menyengketakan persoalan kata nyawiji ke Bawaslu." kata Sriyono.

"Tetapi pada prinsipnya kami sampaikan, bahwa kehidupan politik yang beretika itu harus ditanamkan pada masyarakat dimulai dari partai politik," jelasnya.

Menurut Sriyono, kasus munculnya kata nyawiji pada dua paslon merupakan pelanggaran etika.

Persoalan itu tidak bisa dibawa ke ranah hukum karena tidak ada pasal yang mengatur tentang pelanggaran etika politik.

"Ini sama halnya kalau kita ketemu lewat ibu guru harus membungkuk permisi, tapi ketika tidak membungkuk tidak akan dihukum," kata Sriyono.

• Dua Paslon Setor Desain APK ke KPU Wonogiri, Sama-sama Gunakan Tagline Nyawiji

• Usai Dinas ke Luar Kota, Seorang ASN di Wonogiri Positif Covid-19

• Pilkada Wonogiri 2020 : Josss Tak Tiru Langkah Gibran, Harjo Pilih Sebar Flayer & Pasang Baliho

• Tak Berencana Contek Gibran, Josss Siapkan Metode Lain di Pilkada Wonogiri 2020, Ini Alasannya

Terhadap fakta itu, Sriyono saat ini memilih fokus membangun kehidupan politik yang beretika di wilayah Wonogiri.

Pasalnya, ada tata krama dalam kehidupan berpolitik, sehingga bisa terbangun suasana yang harmonis dan saling membangun serta menguatkan.

"Secara prinsip dari peristiwa kemarin, kita sudah mulai diskusi sampai organisasi bahwa ini pelanggaran etika." kata dia.

"Etika politik yang harus dibangun Wonogiri sehingga mencerdaskan rakyat dan konstituen." ucapnya.

"Bagaimana kita membangunnya, kita jangan mengulang hal semacam itu," ungkap Sriyono.

Dia menambahkan sejatinya solusi yang terbaik kasus itu sebenarnya lewat mediasi seperti yang diatur PKPU.