Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Demokrat Solo Tunduk DPP Terus Suarakan Penolakan UU Cipta Kerja yang Disahkan DPR RI

Partai Demokrat menyatakan bakal terus mengkritisi dan melakukan perlawanan UU Cipta Kerja yang disahkan DPR RI.

Penulis: Ryantono Puji Santoso | Editor: Asep Abdullah Rowi
KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI
Agus Yudhoyono saat menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tahun 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/03/2018) .Partai Demokrat menggelar Rapimnas selama dua hari 10-11 Maret 2018 untuk membahas strategi Pemilu 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ryantono Puji Santoso

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Partai Demokrat menyatakan bakal terus mengkritisi dan melakukan perlawanan UU Cipta Kerja yang disahkan DPR RI.

Ketua Demokrat Solo Supriyanto mengatakan, berdasarkan sikap dan instruksi DPP Partai Demokrat.

Mereka menjelaskan, partainya dari awal sudah menolak RUU Cipta Kerja tersebut.

"Jelas tidak berkeadilan dan menyengsarakan Pekerja/Rakyat," papar dia kepada TribunSolo.com, Rabu (7/10/2020).

Dia mengatakan, perlawanan akan mereka lakukan bersama dengan masyarakat.

"Dengan menyuarakan penolakan," jelas dia.

Demokrat Solo Kritik Tindakan Puan Maharani Matikan Mikrofon : Tak Etis, Itu Bentuk Sabotase

Fraksi Demokrat Beberkan Alasan Walk Out dari Sidang Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja

Dugaan aksi mematikan mikrofon yang dilakukan Puan juga ditanggapi Pengamat Hukum Tata Negara dan Politik Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto.

Menurutnya, politikus PDIP itu ingin mengatakan proses politik sudah berlangsung jauh-jauh hari.

Interupsi seharusnya dilakukan dalam tahapan sebelum diselenggarakannya sidang paripurna.

"Puan ingin mengatakan proses politik sudah berlangsung dan sidang paripurna tinggal pengesahan," kata Agus kepada TribunSolo.com, Selasa (6/10/2020).

Toh, mayoritas partai parlemen menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang - Undang.

Hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang menolak.

Agus menuturkan kedua partai itu seharusnya all out sejak awal pembahasan RUU Cipta Kerja.

Mereka bisa memanfaatkan kekuatan-kekuatan politik mereka untuk mempengaruhi keputusan.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved