Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Gelaran Pilkada 2020, Pengamat : Ibarat Covid-19, Demokrasi kalau Di-rapid Test Hasilnya Reaktif

"Nah, kalau Pilkada kita saat ini diibaratkan Covid-19 ini, kalau kita rapid test demokrasi kita saat ini, hasilnya reaktif ya,"

Tribunsolo.com/Asep Abdullah Rowi
Petugas membawa kotak suara di kantor KPU Solo, Jalan Kahuripan Utara Nomor 23, Kecamatan Banjarsari, Solo. 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA – Kondisi demokrasi dalam gelaran Pilkada 2020 ditanggapi Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi.

Dilansir dari Kompas.com, Jojo mengibaratkan kondisi demokrasi pada Pilkada 2020 seperti pasien yang melakukan pemeriksaan Covid-19 melalui metode rapid test dan dinyatakan reaktif.

"Nah, kalau Pilkada kita saat ini diibaratkan Covid-19 ini, kalau kita rapid test demokrasi kita saat ini, hasilnya reaktif ya," kata Jojo dalam diskusi bertajuk "Pilkada dan Mimpi Penguatan Demokrasi dari Bawah" secara virtual, Rabu (28/10/2020).

Jojo mengatakan, dinasti politik menyebabkan demokrasi pada Pilkada 2020 seperti terinfeksi virus. 

Menurut Jojo, pada Pilkada kali ini terdapat 124 calon kepala daerah yang terafiliasi dengan politik dinasti.

"Ada 124 calon kepada daerah terpapar politik dinasti, itu misalnya ada 29 calon kepala daerah adalah istri dari bupati atau merupakan keluarga inti dari inkumben atau bupati," ujarnya.

Baca juga: Netralitas Pilkada 2020, Menteri Tjahjo : Banyak Yang Berdalih, Maju Kena, Mundur Kena, Netral Kena

Baca juga: Jika Gibran-Teguh atau Bagyo-Supardjo Tak Hadir, Debat Perdana Pilkada Solo 2020 Tetap Digelar

Jojo mengatakan, terjadinya politik dinasti dalam demokrasi Indonesia tak terlepas dari partai politik yang buruk dalam kaderisasi.

"Mampetnya sirkulasi kader itu membuat parpol mengalami krisis kader dan karena itulah makanya, kemudian politik dinasti bisa subur ya," ucapnya.

Lebih Lanjut, Jojo mengatakan, apabila politik dinasti terus dilanjutkan, akan melahirkan oligarki baru di tingkat daerah.

Menurut Jojo, indikasi oligarki tersebut memungkinkan terjadi pada Pilkada 2020.

Sebab, calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada ditentukan dan diputuskan langsung para petinggi partai di tingkat pusat.

"Artinya, masyarakat atau pemilih hanya terlibat dalam proses akhir di TPS, jadi kedaulatan rakyat ada di ekornya," pungkasnya.

(KOMPAS.COM / Haryanti Puspa Sari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengamat: Ibarat Covid-19, Demokrasi kalau Di-rapid Test Hasilnya Reaktif".

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved