Habib Rizieq Komentari soal Prajurit TNI Kena Sanksi karena Sambut Kepulangannya: Kok Harus Ditahan?
Kemudian, Habib Rizieq membandingkan dengan kejadian Brimob mengangkat pengusaha Dato Sti Tahir.
lihat foto
Pasalnya, jumlah halaman dalam draf UU tersebut kerap berubah-ubah.
"Dari 800 halaman jadi 900-an, kemudian naik jadi seribuan. Dari seribu turun lagi 812, dari 812 naik lagi jadi seribu sekian. Ini lagi bikin UU atau kuitansi warung kopi?," kata dia.
Tak hanya itu, Habib Rizieq menyatakan, pemerintah dan DPR tak memahami sepenuhnya isi dari UU yang baru disahkan itu.
"Kalau sekarang UU jadi 1.000 halaman ya enggak apa-apa, tapi baca, sampai mulutnya berbusa ya baca," tuturnya.
Penjelasan Baleg DPR
Pro dan kontra mengenai keberadaan Undang-undang Cipta Kerja alias Omnibus Law terus bergulir.
Penolakan mengenai aturan tersebut juga terus bermunculan melalui banyak aksi unjuk rasa yang dilakukan banyak elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, kaum miskin kota hingga buruh.
Menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo justru keberadaan Omnibus Law membuat Indonesia selangkah lebih maju ketimbang negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Kalau Omnibus Law tidak segera disahkan kata Firman, Indonesia akan ketinggalan jauh dari Thailand dan Malaysia.
"Di negara manapun akan melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak melakukan maka kita akan ketinggalan dari negara-negara seperti Thailand, Malaysia dan sebagainya," kata Firman dalam pernyataannya kepada Tribun, Senin (26/10/2020).
"Oleh karena itu kemarin adanya salah seorang anggota parlemen Malaysia berteriak-teriak tentang Omnibus Law karena mereka khawatir kalau nanti Indonesia lebih maju Malaysia akan tertinggal jauh," tambahnya.
Undang-undang yang belakangan berubah-ubah terus jumlah halamannya tersebut lanjut Firman juga bisa menjadi solusi dalam menghadapi sulitnya perekonomian global akibat pandemi Covid-19.
Tidak hanya bagi investor, UU Ciptaker dibuat untuk menguntungkan tenaga kerja.
Sebab di masa pandemi Covid-19 ini, Indonesia mengalami dampak buruk dari segi sektor ekonomi.
Ribuan orang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
