Soal Kebijakan Belajar Tatap Muka, Doni Monardo Minta Pemda Dapat Beri Keputusan yang Tepat

TRIBUNSOLO.COM - Terkait kebijakan sekolah tatap muka di masa pandemi Covid-19, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo memberikan dukungan.

Menurutnya kebijakan pembelajaran tatap muka yang tidak ditentukan lagi berdasarkan zonasi di tahun 2021.

Sehingga ia meminta pada pemerintah daerah dapat memberikan keputusan yang tepat dalam pemberian izin pembukaan kembali satuan pendidikan di wilayahnya.

Baca juga: Baru Dimulai, Ini Link Live Streaming Debat Pilkada Klaten 2020 : Setiap Paslon Tampil Beda

Baca juga: Tak Hanya di Jakarta & Solo, Spanduk Bergambar Rizieq Shihab di Sragen Juga Dicopoti, Ini Potretnya

“Sebagai pihak yang paling memahami kondisi daerahnya perlu mengambil peran lebih dan kewenangan penuh, untuk menentukan model pembelajaran yang dinilai paling sesuai dan selaras dengan kebijakan sektor lainnya,” kata Doni dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2020).

Selama ini kebijakan untuk menentukan dimulainya sekolah tatap muka berdasarkan peta zonasi dari satgas covid setiap minggunya.

Namun dari data yang tadi disampaikan Kemendikbud, masih adanya daerah dengan zonasi hijau dan kuning yang belum sepenuhnya menyelenggarakan sekolah tatap muka, walaupun sudah diizinkan, dan presentasinya relatif cukup besar.

Sedangkan daerah dengan zonasi resiko tinggi yaitu merah dan resiko sedang yaitu oranye, ada juga yang menyelenggarakan sekolah tatap muka walaupun persentasenya kecil walaupun belum ada izin.

Kebijakan untuk menyerahkan kegiatan pembelajaran tatap muka kepada pemerintah daerah menurut Doni merupakan salah satu langkah yang sangat bijaksana.

“Situasi di daerah memang harus kita akui adalah lebih dipahami dan lebih dimengerti oleh pimpinan di daerah,” ujarnya

Doni berujar pembelajaran tatap muka tidak harus serentak, tapi bisa bertahap di tingkat kecamatan/kelurahan/desa dengan tetap menekankan pada penekanan laju penularan virus covid dengan protokol kesehatan yang sangat ketat

Namun, karena ancaman penyebaran covid ini masih terjadi diharapkan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan secara matang sebelum memberikan izin dan memperhatikan mekanisme pemberian izin dan daftar periksa yang telah ditentukan pusat

“Kami juga mengharapkan sebelum kegiatan ini dimulai semua pihak harus bisa memahami betul SOP yang telah dibuat oleh kemendikbud, baik itu para pejabat di tingkat provinsi kabupaten kota,” ujar Doni.

Baca juga: Satpol PP Solo BAP 13 PKL Bermobil, Diancam Jika Kembali Buka Lapak Siap-siap Diseret ke Pengadilan

Baca juga: Kapolresta Solo Ungkap Ada Polisi Bersenjata Laras Panjang,saat Petugas Copoti Spanduk Rizieq Shihab

Doni menegaskan agar para kepala dinas dan juga orang tua, harus mendapatkan informasi yang utuh.

Termasuk perlu dilakukannya simulasi sebelum kegiatan pembelajaran tatap muka ini dimulai,

“Kita masih punya waktu satu bulan lebih dan diharapkan penataran ini untuk bisa menjadi bagian dari simulasi agar semua aturan yang ada itu diketahui untuk dilakukan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Doni