Terlarang, Kapolres Saran Puluhan Anggota FPI di Karanganyar Diminta Gabung Ormas Lain yang Berizin

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Muhammad Irfan Al Amin

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Anggota Front Pembela Islam (FPI) di Kabupaten Karanganyar diminta bergabung dengan ormas lain yang berizin.

Bahkan Kapolres Karanganyar, AKBP Leganek Mawardi siap melakukan tindakan tegas apabila para anggota FPI masih bersikukuh dengan kegiatannya.  

Mengingat segala kegiatan FPI dilarang, seusai Menkopolhukam Mahfud MD, Rabu (30/12/2020) menyampaikan Surat Keputusan Bersama enam pimpinan tertinggi kementerian dan lembaga.

Baca juga: Amien Rais Kritik Pelarangan Aktivitas FPI, Ungkap Cerita tentang Kebiadaban Firaun

Baca juga: Ketum dan Sekretaris FPI Langsung Deklarasikan Front Persatuan Islam

"Kepada teman-teman FPI di Karanganyar agar dapat membubarkan diri dengan baik dan penuh sukarela ," katanya kepada TribunSolo.com pada Kamis (31/12/2020). 

Meski Indonesia adalah negara demokrasi dan menghargai kebebasan berpendapat dan berserikat namun apabila keputusan telah dibuat, dia berharap ditaati dengan baik. 

"Kami berharap agar segenap masyarakat taat dan tidak melakukan tindakan resistensi," imbaunya. 

Dirinya mempersihkan agar para mantan anggota FPI di Karanganyar yang tercatat ada 25 orang untuk bergabung dengan ormas lainnya yang memiliki kesamaan visi dan misi.

Serta wajib memiliki izin berdiri. 

"Masih banyak Oormas di Karanganyar yang mau berkontribusi dalam pembangunan negeri ini," sarannya. 

Adapun atribut dari FPI tidak ditemukan terpasang di area publik sehingga tidak ada kegiatan pencopotan seperti di kota atau kabupaten lainnya. 

"Kami sudah lakukan patroli dan tidak ditemukan adanya baliho maupun poster mengenai FPI," terangnya. 

Saat ini Polres Karanganyar hanya berfokus pada pelarangan FPI saja, adapun Ormas atau aliansi keislaman lainnya tidak dipermasalahkan. 

"Kami hanya fokus sesuai dengan SKB Menteri dan Lembaga saja," imbuhnya.

Baca juga: FPI Solo Tunggu Instruksi Pusat soal Pelarangan Aktivitas oleh Pemerintah: Kita Tak Mau Bikin Gaduh

Baca juga: Mahfud MD Sebut FPI Secara De Jure Bubar 20 Juni 2019: Kalau Ada yang Atasnamakan FPI Harus Ditolak

Keputusan Bersama