Proyek Tol Solo Jogja

Ada Warga Protes hingga Kirim Surat ke Presiden, Ini Pembelaan Pengelola Proyek Jalan Tol Solo-Jogja

Staff PPK Jalan Tol Solo-Jogja, Kristian mengaku pihaknya belum mendapat tembusan dari pusat.

TribunSolo.com/Istimewa
ILUSTRASI : Petugas tengah mengukur tanah untuk proyek Jalan Tol Solo-Jogja di Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Selasa (1/9/2020). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Panitia Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Solo-Jogja menanggapi protes warga Sleman yang mengirimkan surat protes ke Presiden.

Staff PPK Jalan Tol Solo-Jogja, Kristian mengaku pihaknya belum mendapat tembusan dari pusat.

Dia memastikan yang diakukan dalam proses ganti rugi sesuai dengan prosedur.

"Belum ada tembusan ke kami, belum sampai di Somopuro masih di Karanganom, ditunggu aja prosesnya saja," jelasnya kepada TribunSolo.com, Rabu (20/1/2021).

Himawan Pambudi, menunjukan Surat Protes Terkait Mekanisme dan Pengadaan Tanah untuk Proyek Jalan Tol Solo-Jogja ke Staf Kepresidenan Deputi 1 Bidang Infrastruktur, Rabu (20/1/2021)
Himawan Pambudi, menunjukan surat protes terkait mekanisme dan pengadaan tanah untuk Proyek Jalan Tol Solo-Jogja ke Staf Kepresidenan Deputi 1 Bidang Infrastruktur, Rabu (20/1/2021) (Tribunsolo.com/Mardon)

Kristian mengaku pihaknya melakukan prosedur sesuai dengan undang-undang.

Mulai dari sosialisasi, mulai ada pengukuran pendataan, verifikasi, perbaikan data tim penilaian, pihaknya sudah lakukan.

Baca juga: Cerita Warga Sleman Punya Tanah di Klaten Kirim Surat ke Presiden : Protes Ganti Rugi Tol Solo-Jogja

Baca juga: Proyek Tol Solo-Jogja Sudah Dimulai, Tol Jogja-Bawen Pemasangan Patok Mulai Besok 19 Januari 2021

"Musyawarahkan bentuk ganti kerugian, jika sesuai Undang-undang bukan nilainya namun bentuk ganti kerugian, karena untuk nilai muklak dari KJPP sehingga sesuai prosedur dengan yang ada," jawabnya.

Warga Kirim Surat ke Presiden

Selama berbulan-bulan adem ayem, kini proyek Tol Solo-Jogja seakan menemui kendala.

Ya, karena ada seorang warga Sleman DIY yang memiliki lahan terdampak di Somopuro, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten melayangkan surat kepada Staf Kepresidenan Deputi 1 Bidang infrastruktur.

Dia adalah Himawan Pambudi.

Menurutnya, surat yang dilayangkan berisi protes terhadap proses mekanisme dan pengadaan tanah proyek Jalan Tol Solo-Jogja.

Dikatakan, mekanisme musyawarah yang diterapkan dalam mega proyek ini dinilai merugikan pemilik tanah yang terdampak proyek tersebut.

Baca juga: Proyek Tol Solo-Jogja Sudah Dimulai, Tol Jogja-Bawen Pemasangan Patok Mulai Besok 19 Januari 2021

Baca juga: Tol Yogyakarta-Solo akan Mulai Dibangun November 2020, Ganjar: Jateng Sudah Siap

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved