Jusuf Kalla Kritik Pemerintahan Jokowi, Mahfud MD Langsung Menjawab

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI ke-12 Jusuf Kalla mempertanyakan bagaimana mengkritik pemerintah namun tidak dilaporkan ke polisi. 

Pernyataan itu direspons langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada 14 Februari 2021. 

Mahfud mengungkapkan,  saat masa kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla periode 2014-2019, saat itu kritik kepada pemerintah banyak mengalir. 

Ia menyebut, kritik datang dari Muslim Cyber Army, Saracen, dan Piyungan. 

"Ketiga hal itu adalah akun di sosial media yang kerap menyerang pemerintah setiap hari," ucap Mahfud MD, Minggu (14/2/2021). 

Hal ini terjadi juga di zaman Jusuf Kalla, kata dia, ketika ada orang yang akan ditindak atau tidak ditindak banyak yang meributkan. 

"Kan ada di zaman Pak JK juga, ketika mau ditindak orang ribut, ketika tidak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi," katanya.

Oleh karena itu,  pemerintah menyerap masukan yang sifatnya kritik saja untuk kemudian dipertimbangkan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengatakan, pihaknya tak bisa melarang orang melapor ke polisi.

Ia lantas mencontohkan laporan polisi yag dilayangkan keluarga Kalla. 

"Bahkan juga keluarga Pak JK melapor ke polisi. Siapa itu? Ferdinand Hutahaean dilaporkan ke polisi karena nyebut apa?" ujar Mahfud.

Laporan yang dimaksud yakni laporan dari putri kedua Kalla, Muswirah Jusuf Kalla.

Muswirah melaporkan eks kader Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean serta pemerhati sosial dan politik, Rudi S Kamri ke Bareskrim Polri pada awal Desember 2020.

Keduanya dilaporkan putri Kalla atas dugaan pencemaran nama melalui media sosial.

Kendati demikian, Mahfud juga menilai, pernyataan Kalla tersebut bukan bermaksud setiap kritik yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah akan berujung pelaporan.