Berita Solo Terbaru
Konflik Dualisme Demokrat Moeldoko vs AHY, Pengamat Ingatkan Pemilih Pilpres 2024 Bisa Hilang
Konflik dualisme di tubuh Partai Demokrat bisa mempengaruhi perolehan suara partai dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Penulis: Adi Surya Samodra | Editor: Ryantono Puji Santoso
lihat foto
"Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya, tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujar Moeldoko.
"Dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," ucap Moeldoko lewat sambungan telepon.
Baca juga: Reaksi SBY Terkait Digelarnya KLB: Benar-benar Tega dan Berdarah Dingin yang Lakukan Kudeta Ini
Moeldoko akhirnya hadir ke lokasi KLB dengan mengenakan jas biru Partai Demokrat.
"Ini adalah pidato politik pertama saya, dalam upaya menjaga demokrasi di Indonesia," ungkap Moeldoko, dikutip dari YouTube Kompas TV.
Dia menyebut KLB dilakukan sesuai AD/ART partai.
"Yaitu Partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. KLB ini adalah konstitusional, seperti yang tertuang di AD/ART," ungkap Moeldoko.
"Saya mengapresiasi atas permintaan kalian, kalian telah meminta saya menjadi Ketua Umum Demokrat, itu saya apresiasi, dan itu saya terima," ungkap Moeldoko.
Dia mengajak seluruh seluruh kader untuk bersama-sama meraih kembali kejayaan Demokrat.
"Tidak ada yang tertinggal, semuanya kita bersatu padu, kita ajak semua. Ini adalah rumah besar kita bersama," ungkap Moeldoko.
5. Sikap daerah
KLB di Deli Serdang ini rupanya direspons oleh kader Partai Demokrat di sejumlah daerah.
Di Jawa Tengah, 35 DPC akan menggelar Rapat Koordinasi Daerah yang dibuka pada Sabtu (6/3/2021).
Rakorda itu merupakan bentuk pernyataan sikap seluruh pengurus beserta kadernya yang masih loyal terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua DPD Demokrat Jateng Rinto Subekti menampik jika ada ketua DPD atau DPC Partai Demokrat Jateng yang hadir dalam KLB itu.
"Itu bukan kami. Bohong itu semua. Yang jelas kami di sini kompak baik Ketua DPD, DPC Partai Demokrat akan mengadakan Rakorda yang Insya Allah akan dibuka besok (Sabtu) yang akan dihadiri seluruh fraksi baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota dari Jateng," jelasnya.
Melansir Antara, di Jawa Barat, DPD Partai Demokrat menyerukan delegitimasi KLB.
"Kami para pengurus Partai Demokrat di Jawa Barat menyerukan kepada seluruh DPD dan DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia pun melakukan hal yang sama," tutur Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya, seperti dilansir dari Antara.
Upaya delegitimasi dari para pemilik suara sah di partainya akan memberi pesan kuat bahwa KLB yang diselenggarakan abal-abal.
"Bahwa KLB yang diselenggarakan oleh kelompok politisi liar itu adalah 'abal-abal' dan dagelan yang amat tidak lucu karena tak dihadiri oleh pemilik suara sah sesungguhnya," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jabar itu.
Ia menegaskan, ada surat pernyataan resmi bahwa Ketua DPD dan Ketua DPC se-Jawa Barat sebagai pemilik suara sah tidak memberikan kuasa atau mewakilkan siapa pun hadir dalam KLB.
"Surat pernyataan itu dibuat karena kami mensinyalir bahwa ada upaya dari kelompol politisi liar itu dengan cara menghubungi beberapa Ketua DPC PD di Jabar dengan menanyakan SK Kepengurusan, meminta salinan dan menanyakan siapa-siapa saja nama dan jabatan dalam SK Kepengurusan tersebut," kata dia.
(Kompas.com Kompas TV, Tribun Medan, Antara)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sederet Fakta KLB Demokrat, Diwarnai Bentrokan, Pidato Moeldoko Usai Jadi Ketum hingga Sikap Daerah",
