Kader Demokrat yang Dipimpin Ketum AHY Geruduk Kantornya, Begini Respon Ketua KPU Sragen

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Rahmat Jiwandono

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen menyambut kedatangan kader Partai Demokrat di aula KPU Sragen, Senin (15/3/2021).

Ketua KPU Sragen, Minarso mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi dan melayani peserta pemilu.

"Dalam hal ini kan unsur partai politik yang datang ke kantor kami," ucap dia kepada TribunSolo.com.

Dia menegaskan bahwa posisi KPU terkait dengan masalah dualisme kepengurusan di partai berwarna biru ini, mengacu pada putusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Baca juga: Tak Puas Gorok Leher Bebek Bukti Ungkapan Tolak KLB Moeldoko, Demokrat Sragen Geruduk Kantor KPU

Baca juga: Jokowi Masih Diam soal Kasus Moeldoko dan Demokrat, Pengamat: Diamnya Presiden Punya Banyak Arti

"Yang menjadi pedoman kami adalah keputusan Menkumham nomor M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020," katanya.

Keputusan tersebut tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025.

"Itu saja yang menjadi pedoman kami," paparnya.

Menurut Minarso, hingga kini belum ada perubahan pada struktur kepengurusan Partai Demokrat.

"Kami enggak bicara kubu mana yang akan diakui."

"Soal struktur kepengurusan partai kami mengacu pada data di sistem informasi partai politik (Sispol)," katanya.

Geruduk Kantor KPU

Pengerus DPC Partai Demokrat Sragen geruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (15/3/2021).

Kedatangan mereka ke KPU Sragen untuk menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Demokrat di Sragen.

"Itu adalah SK resmi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)," ujar Ketua DPC Partai Demokrat Sragen, Budiono.

SK kepengurusan tersebut, katanya, untuk mengantisipasi bila muncul pengurus-pengurus tandingan Demokrat di Bumi Sukowati.

"Sebagai bukti kalau kami adalah pengurus Demokrat di Sragen yang sah," tegasnya.

Baca juga: Mantan Ketua DPC Demokrat Blora Dipecat karena Dukung KLB Partai Demokrat, Anak Tetap Pilih AHY

Baca juga: Jokowi Masih Diam soal Kasus Moeldoko dan Demokrat, Pengamat: Diamnya Presiden Punya Banyak Arti

Mas Bro, sapaan akrabnya menandaskan bahwa kedatangan mereka ke KPU Sragen sekaligus untuk menunjukkan solidaritas kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kami menyatakan bahwa kami solid dan hanya mengakui Mas AHY sebagai pemimpin Demokrat."

"Jadi dari tingkat ranting, pimpinan anak cabang (PAC), DPC sampai fraksi solid mendukung AHY," tuturnya.

Ia menganggap saat ini Partai Demokrat sedang dizalimi oleh mantan kader Demokrat yang dipecat dan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat.

"Mereka yang menggelar KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara itu sifatnya ilegal," imbuhnya.

Gorok Leher Bebek

Kesetiaan kader Partai Demokrat kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kabupaten Sragen ditunjukkan dengan cara unik.

Ya, hal ini dilakukan di tengah pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang, Sumut, Jumat (5/3/2021).

Adapun caranya yakni menyembelih seekor bebek di kantornya.

"Kami sembelih seekor bebek sebagai simbol bahwa kami tidak membebek," kata Ketua DPC Demokrat Sragen, Budiono Rahmadi kepada TribunSolo.com, Jumat (5/3/2021).

"Alias tidak ikut-ikutan soal wacana KLB," akunya membeberkan.

Baca juga: Hari Ini Ada KLB Demokrat di Deli Serdang, Kader di Sragen Tolak Keras, Terang-terangan Sebut Ilegal

Baca juga: Cerita Annisa Pohan Waktu Jadi Model dan Belum Kenal AHY, Pernah Bahagia Dapat Bayaran Rp 120 Ribu

Mereka optimistis jika di bawah kepemimpinan AHY, Partai Demokrat akan bangkit kembali.

"Kami punya keyakinan kuat bahwa Demokrat akan jadi pemenang lagi di bawah Mas AHY," ujar dia.

Dia menyebut, AHY merupakan salah satu ketua umum partai yang masuk lima besar menurut sejumlah lembaga survei.

"AHY termasuk ketua umum yang masuk lima besar bersama Pak Prabowo dari Gerindra," katanya.

Bukti lainnya yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat perlahan naik, sambungnya, dalam Pilkada 2020 lalu ada 68 kadernya yang menang.

"Jumlah itu melampaui dari target yang kami tentukan," imbuhnya.

Sebut KLB Ilegal

DPC Demokrat Sragen kompak menolak adanya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumut hari ini, Jumat (5/3/2021).

Ketua DPC Demokrat Sragen, Budiono Rahmadi menyatakan bahwa bila ada KLB yang digelar berarti tidak konstitusional.

"Artinya KLB itu ilegal," ujarnya dalam pernyataan sikap di kantor DPC Demokrat Sragen pada Jumat (5/3/2021).

Untuk menggelar KLB, menurut dia, syaratnya harus didukung 2/3 ketua DPD provinsi dan separuh ketua DPC di kabupaten/kota.

"Serta harus ada izin dari ketua majelis tinggi," paparnya.

Baca juga: Blak-blakan Ketua DPC Demokrat Solo Klaim, Pernah Ditawari Uang Ratusan Juta untuk Ikut KLB Ilegal

Baca juga: Kisruh Demokrat, Jhoni Allen Sindir Keras Anak SBY: AHY di Puncak Gunung tetapi Tak Pernah Mendaki

Dia menegaskan tidak ada kader Demokrat Sragen yang menghadiri KLB.

"Tadi juga sudah kami absen satu per satu anggota partai kami. Semuanya kompak tidak hadir di KLB," katanya.

Mas Bro, begitu sapaannya, menilai KLB atas dasar adanya mosi tidak percaya dari anggota partai.

"Nah yang saya pertanyakan itu mereka yang mau menggelar KLB apa yang tidak mereka percayai," ucapnya.

Buka-bukaan Kader Solo

Ketua DPC Partai Demokrat Solo, Supriyanto buka suara di tengah pelaksaan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang, Sumut.

Supriyanto mengaku dirinya pernah ditawari sejumlah uang untuk mengikuti KLB yang dibuat pihak yang ingin lakukan kudeta.

Supri mengatakan, dirinya memang pernah mendapatkan tawaran untuk melawan partainya sendiri.

"Kami dibujuk dan kemudian disampaikan beberapa hal tawaran," kata Supri ditemui TribunSolo.com di kediamannya, Jumat (5/3/2021).

Dia bahkan, mengungkapkan ada pihak yang menawarinya sejumlah uang untuk hadir dalam KLB tersebut.

Baca juga: Kisruh Demokrat, Jhoni Allen Sindir Keras Anak SBY: AHY di Puncak Gunung tetapi Tak Pernah Mendaki

Baca juga: Partai Demokrat Pecat 7 Kadernya Secara Tidak Hormat, Termasuk Marzuki Alie hingga Jhoni Allen

Untuk setiap Ketua DPC yang hadir akan diberikan Rp 25 juta diawal.

Kemudian akan diberikan Rp 100 juta di akhir acara.

Mendapat tawaran tersebut, Supri tegas menolak dan menyatakan tidak mau menjual Partai Demokrat.

"Saya nasihati, orang tersebut agar tidak menghianati partai," kata dia.

Menurut dia, KLB yang digelar oleh pihak yang ingin melakukan kudeta adalah ilegal dan tidak berdasar.

"Kami selalu mendukung kepemimpinan yang sah yakni Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," papar dia.

"Ketua Umum AHY penting bagi kami," akunya. (*)