Berita Karanganyar Terbaru
Tolak Impor Beras, HKTI Minta Pemkab Karanganyar Kirim Surat ke Pemerintah Pusat
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Karanganyar mendesak kepada Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Karanganyar setempat untuk mengirim surat
Penulis: Muhammad Irfan Al Amin | Editor: Agil Trisetiawan
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Muhammad Irfan Al Amin
TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Karanganyar mendesak kepada Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Karanganyar setempat untuk mengirim surat penolakan impor beras kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.
Menurut Ketua HKTI Karanganyar, Anung Marwoko, pengiriman surat penolakan impor tersebut sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar kepada petani lokal.
"Saat ini kita tahu kalau petani se-Indonesia terkhusus Karanganyar sedang panen raya, kalau misalnya keran impor dibuka itu bentuk pengkhianatan kepada petani," katanya kepada TribunSolo pada Sabtu (20/3/2021).
Baca juga: Jeritan Petani Karanganyar Tahu Pemerintah Akan Impor Beras, Ingatkan Harga Gabah Kini Terjun Bebas
Baca juga: Polemik Rencana Impor Beras saat Stok Beras Disebut Aman, Buwas Beberkan Permintaan 2 Menteri
Baca juga: Pemerintah Pusat Bakal Impor Beras, Petani Klaten Jadi Resah
Dirinya berharap Dinas Pertanian dan Pangan ataupun Bulog dapat menyerap hasil panen para petani.
"Kalau saya katakan kepada pemerintah tunda dulu impornya, kalau bisa batalkan," ujarnya.
Dirinya mengungkapkan bahwa problematika impor menunjukkan ketidakkompakan antara satu lembaga kementerian dengan lainnya.
"Kementerian Pertanian bilang beras kita cukup, sedang Kementerian Perdagangan bilang kita harus impor, ya tidak sinkron," terangnya.
Dirinya menegaskan bahwa isu pandemi Covid-19 tidak bisa menjadi alasan impor beras.
"Katanya kita harus impor demi memenuhi stok di masa pandemi, sedangkan hasil tani Indonesia terutama Karanganyar sangat mencukupi untuk digunakan," jelasnya.
Anung berharap hati nurani para pembuat kebijakan bisa berpihak pada petani guna kelangsungan hidup mereka kedepan.
"Kita sebagai petani sudah modal pupuk, ditambah lagi pupuk bersubsidi kini sudah semakin langka, kalau impor tetap jalan semakin merugi kita," tegasnya.
Harga Gabah Anjlok
Saat ini harga gabah kering panen (GKP) juga anjlok.
Dari hasil monitoring di lapangan, harga GKP justru berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) senilai Rp 4.200 per Kg.
