Berita Solo Terbaru
Demokrat Versi Moeldoko Dituding Bikin Gerakan di Solo, PDKT Kader Senior hingga Bikin Kepengurusan
Partai Demokrat versi Moeldoko diduga mulai membangun struktur kepengurungan tandingan di sejumlah daerah, termasuk di Kota Solo.
Penulis: Adi Surya Samodra | Editor: Asep Abdullah Rowi
lihat foto
"Kami semua kompak dan solid mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Demokrat," tegasnya.
Jokowi Masih Diam
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, disebut-sebut membuat Presiden Joko Widodo terimbas kasus KLB Demokrat.
Moeldoko dinilai telah mempersulit Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Muncul pro dan kontra saat Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, sementara dirinya masih menjadi bagian dari pemerintahan.
Baca juga: Moeldoko Belum Juga Muncul, Jhoni Allen Ungkap Keberadaan Ketum Demokrat KLB, Sebut Ada Tugas Negara
Baca juga: Teka-teki Keberadaan Moeldoko Usai KLB Demokrat: Belum Muncul Depan Publik, di Rumah pun Tak Ada
Terlebih, Moeldoko saat ini masih resmi menjabat sebagai KSP.
Hal ini disampaikan pengamat politik President University, Muhammad AS Hikam, dalam acara Mata Najwa yang videonya diunggah di YouTube Najwa Shihab pada Kamis (11/3/2021).
Anggapan Hikam ini disampaikan saat awalnya ia ditanya soal sikap Jokowi yang terkesan diam atas terlibatnya Moeldoko dalam kudeta Partai Demokrat.
Hikam mengatakan, sikap diam Jokowi bisa diartikan berbagai hal.
"Kalau saya melihat ada beberapa cara menginterpretasi ya diamnya Pak Jokowi ini."
"Diam karena memang tidak ingin disebut sebagai intervensi atau diam karena memang internal di dalam Istana juga terjadi pergesekan."
"Atau yang ketiga, diam karena memang tidak tahu, bagaimana yang harus dilakukan di dalam soal ini," beber Hikam.
Ia menambahkan, posisi Moeldoko yang saat ini merupakan bagian dari pemerintahan, membuat Jokowi sulit untuk tidak menciptakan reaksi publik bahwa dirinya tak tahu-menahu.
"Bagaimana pun yang namanya KSP Moeldoko itu adalah bagian dari Istana, bagian dari pemerintahan."
"Jadi susah sekali untuk tidak menciptakan satu reaksi publik yang nomor tiga tadi itu, seolah-olah Pak Jokowi tidak berdaya atau tidak tahu bagaimana harus menyikapi ini," terangnya.
