Breaking News:

Berita Klaten Terbaru

Reaksi Kader Demokrat Klaten, soal KLB Versi Moeldoko Ditolak Pemerintah, AHY Tetap Ketum yang Sah

Kader Partai Demokrat di Kabupaten Klaten beraksi setelah versi KLB ditolak oleh pemerintah pusat.

Penulis: Mardon Widiyanto
Editor: Asep Abdullah Rowi
Tribunnews.com
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan KSP, Moeldoko 

AHY mengatakan tak hanya kabar baik bagi partai berlambang mercy itu, melainkan bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. 

Baca juga: Senangnya DPC Demokrat Sragen, Pemerintah Tolak Partai Demokrat Kubu Moeldoko: Adil dan Bijaksana

Baca juga: Pemerintah Tolak Partai Demokrat Moeldoko Hasil KLB Deli Serdang, Inilah Pertimbangannya

"Atas pernyataan pemerintah itu, dengan kerendahan hati, kami menerima keputusan tersebut. Kami bersyukur, keputusan pemerintah ini adalah kabar baik, bukan hanya untuk Partai 
Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air," ujar AHY, dalam konferensi pers, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021). 

Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demorkat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan orasi politik di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (9/6/2018). AHY menyampaikan orasi politik dengan tema Dengarkan Suara Rakyat yang disaksikan oleh ratusan kader Demokrat.
Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demorkat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan orasi politik di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (9/6/2018). AHY menyampaikan orasi politik dengan tema Dengarkan Suara Rakyat yang disaksikan oleh ratusan kader Demokrat. (Tribunnews/Jeprima)

AHY juga bersyukur sebab menurutnya hukum telah ditegakkan dalam kasus yang melibatkan mantan kader terkait Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD). 

"Alhamdulillah, dalam kasus ini, hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya," jelasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengumumkan status Partai Demokrat Kubu Moeldoko secara virtual pada hari ini Rabu (31/3/2021).

Dalam konferensi pers tersebut, kata Yasonna, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) di Deli Serdang ditolak.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.

Yasonna juga mengatakan pihaknya telah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi persyaratan tersebut.

"Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peratudan Menteri Hukum dan HAM RI nomo 34 tahun 2017 telah memberi batas waktu cukup atau tujuh hari untuk memenuhi persyaratan tersebut," kata Yasonna.

Dalam konferensi pers tersebut Yasonna didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved