Berita Sukoharjo Terbaru
Muktamar ke-34 NU, PCNU Sukoharjo Minta Tidak Ada Campur Tangan Orang Politik
Jelang Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU), bursa calon ketua PBNU memunculkan sejumlah nama.
Penulis: Agil Trisetiawan | Editor: Ryantono Puji Santoso
Terpisah, Ketua PCNU Boyolali Masruri meminta pengesahan pengurus MWCNU oleh PCNU tetap dipertahankan.
Pihaknya menolak dilakukan pengesahan oleh Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU).
"Yang perlu dipertahankan pengesahan pengurus MWCNU harus tetap pada PCNU, bukan PWNU," terang dia.
Masruri mengatakan dalam Muktamar hanya itu yang akan diusulkan PCNU Boyolali.
Selain itu, ia mengungkapkan dalam Muktamar yang akan digelar di Lampung, pihaknya akan mengikuti proses secara alami saja.
"Organisasi berproses secara alami saja, mengalir saja, dan NU itu InsyaAllah dijaga Allah sampai akhir zaman, sebab NU satu-satunya ormas yang terjaga," jelasnya.
Said Aqil Bersuara
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj akhirnya lega Presiden Joko Widodo mencabut Perpres no 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi minuman keras.
Ia merasa yakin perpres itu bukanlah inisiatif langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya yakin (Perpres Miras) bukan dari presiden sendiri, saya yakin," ujar Said saat menggelar konferensi pers di PBNU, Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Baca juga: Sah! Presiden Jokowi Akhirnya Cabut Aturan Investasi Miras Usai Dapat Masukan Ulama-ulama
Baca juga: Prediksi Ustaz Yusuf Mansur soal Jokowi Cabut Perpres Miras Terbukti Benar, Ini yang Bikin Ia Yakin
Kendati demikian, Presiden Jokowi telah mencabut Perpres no 10/2021 lampiran nomor 31,32,33,45, dan 46, pasal-pasal yang menuai kritik dari ulama dan umat.
Said Aqil menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas respon cepat Pemerintah menanggapi kritik dari para ulama dan umat terkait Perpres Miras.
Dia sekaligus berharap agar ke depan tidak ada Perpres yang diterbitkan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama dan etika.
"Saya harapkan lain kali tidak terulang lagi seperti ini, jadi tidak kelihatan sekali sembrono, sembarangan, tidak ada pertimbangan yang bersifat agama, bersifat etika, bersifat kemaslahatan langsung," ujar Said.
"PBNU menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada pemerintah atas respon yang cepat dan tanggap terhadap masukan dari berbagai pihak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama," sambung Said.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/solo/foto/bank/originals/nahdlatul-ulama_20161010_163542.jpg)